Pelajaran Sejarah Tetap Ada, Masyarakat Respons Positif

JAKARTA, KRJOGJA.com – Masyarakat Sejarah sambut baik keputusan Kemdikbud pelajaran sejarah tetap ada .

“Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan,” terang Hilmal Farif

Berikut sikap PP-MSI menanggapi isu penghapusan Pelajaran Sejarah:

1. Pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa

2. Setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama

3. Penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru.

Di tempat terpisah Kepala Badan Penelitian ,Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno,mengatakan pelajaran sejarah bakal terus menjadi bagian kurikulum pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, kabar mata pelajaran (mapel) sejarah akan dihilangkan dari kurikulum tidak benar. Mapel sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.

“Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno.

Totok menekankan, sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa.

Totok mengakui Kemendikbud tengah merancang penyederhanaan kurikulum. Namun, penyederhanaan masih tahap awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.

“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” ujarnya.

Totok menambahkan, pembahasan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kemendikbud
(Ati)

BERITA REKOMENDASI