Pelaku Pencemaran Nama Baik Diusulkan Tak Langsung Ditahan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Dalam revisi UU ITE saat ini, pemerintah mengusulkan untuk tak menahan langsung pelaku pencemaran nama baik. Si pencemar nama baik harus diproses melalui pengadilan terlebih dahulu. Meskipun demikian, masih ada ancaman sanksi maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

"Jadi, melalui RUU ITE ini seseorang yang dituduh melakukan pencemaran nama baik diproses pengadilan untuk membuktikan apakah dia terbukti melanggar Pasal 27 (3) Definisi pencemaran nama baik pun tidak ada. Soal SARA juga tidak ada definisinya,” tegas Henri Subiakto, Ketua Panja RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari Menkominfo dalam forum legislasi ‘RUU ITE’ di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (02/08/2016).

Kenapa tidak didefisikan karena generasi ke depan akan makin banyak berkomunikasi dan bergiat di dunia media sosial. Sehingga, aturan di dunia nyata dengan RUU ITE akan diberlakukan di dunia siber dan definisnya berbeda-beda.

RUU ITE ini inisiatif pemerintah dan akan diselesaikan pada September 2016 masa sidang mendatang, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sudah tiga kali memutuskan bahwa Pasal 27 baik ayat 1 tentang kesusilaan dan pasal 3 tentang pencemaran nama baik itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hanya saja, harus diproses pengadilan terlebih dahulu sebelum seseorang ditahan.

Pentingnya RUU ITE ini mengingat perkembangan dunia siber sangat dahsyat, masif, bisa dibaca dan disebar ke seluruh dunia dan juga bisa dimuat berulang-ulang. RUU ITE ini terdiri dari 57 daftar inventarisasi masalah (DIM), sebanyak 12 DIM tidak ada perubahan, 33 DIM sedang dibahas, dan 12 DIM hanya masalah redaksional. (*)

BERITA REKOMENDASI