Pelatihan Vokasi Pilar Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menegaskan tentang pentingnya pelatihan vokasi sebagai salah satu pilar utama kebijakan pemerataan ekonomi karena dengan pelatihan ini diharapkan kebutuhan tenaga kerja terampil sebanyak 113 juta sebagai syarat Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 dapat terwujud,.

"Untuk merealisasikan itu, maka harus ada keterlibatan swasta dalam pelatihan vokasi seperti di negara-negara Eropa dan Skandinavia," kata Hanif di Jakarta, Minggu (10/9/2017). Dalam kaitan itu, ia saat menutup Seleknas ASC ke-12 di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) juga menegaskan tentang pentingnya dukungan dari kalangan usaha untuk bersama-sama menyiapkan tenaga kerja kompeten melalui pelatihan vokasi.

Hanif sampsikan hal itu, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dunia usaha dan Serikat Pekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kemnaker bulan Februari 2017, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai angka 131, 55 juta orang, dimana sekitar 60 persennya  merupakan lulusan SD-SMP. 

Dari jumlah itu, sebanyak 5, 3 persen orang masuk kategori pengangguran. Tingkat pengangguran paling besar berasal dari lulusan SD kebawah sebanyak 27,57 persen, lulusan SMA 22,17 persen dan lulusan SMK 19,74 persen. Menyikapi hal itu, menurut Hanif, pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai pendidikan vokasi yang disahkan.

Mengenai regulasi itu adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Pendidikan Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. "Upaya-upaya tersebut merupakan bagian penting dalam menyiapkan angkatan kerja yang mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN," tandas Hanif.

Untuk menghasilkan lulusan vokasi yang berkualitas dan berdaya saing global, lembaga-lembaga  vokasi harus mengintensifkan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, ujar Hanif, kerjasama dengan stakeholder dibutuhkan agar desain dan perencanaan program pendidikan vokasi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga lulusannya cepat bekerja dan mengurangi pengangguran. (Ful)

BERITA REKOMENDASI