Pembahasan Ibukota Negara Hendaknya Didahukan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah hendaknya mengutamakan proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) dibandingkan rencana revisi regulasi lainnya. Alasannya, perubahan aturan yang rencananya menggunakan skema omnibus law itu, dibutuhkan untuk mempercepat prosespemindahan ibu kota.

Untuk diketahui, pemerintah telah menggagas rancangan omnibus law guna merevisi berbagai aturan. Selain RUU Ibu Kota Negara, pemerintah juga menyiapkan RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan RUU Perpajakan.

Skema omnibus law sendiri adalah penataan regulasi berupa pencabutan, revisi, atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level undang-undang (uu), peraturan pemerintah (pp), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen) yang substansinya mengatur hal yang sama, tumpang tindih, ataupun konflik.

"Menurut saya RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM, itu lebih rumit. Yang lebih mudah adalah RUU ibu kota negara, lebih jelas mana yang harus diperbaiki," ujar Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie.

Ia menilai pemerintah hendaknya memiliki dasar hukum sebelum merealisasikan pembangunan ibu kota baru. Terlebih, pemerintah telah menganggarkan dana pembangunan ibu kota baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)

BERITA REKOMENDASI