Pembahasan RKUHP Masih Alot

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengakui masih ada polemik dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disusun pemerintah. Dia mengakui hal itu setelah mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar menentang RKUHP, dan menolak upaya pelemahan atau adu domba antara pemerintah dengan lembaga antikorupsi itu.

"Namanya kan belum sempurma, belum final apa itu masalah sanksi, masalah yang menyangkut delik-delik bersifat tindak pidana masuk ke RKUHP dan sebagainya akan dibicarakan lebih lanjut mana-mana yang belum sesuai," kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu mengakui proses pembahasan RKUHP masih belum final, sehingga masih banyak perbedaan pendapat yang perlu disikapi dengan baik oleh pemerintah. Ia juga mengakui masih ada beberapa pasal yang masih perlu dibahas lebih lanjut untuk dimatangkan dalam RKUHP. Meski begitu, ia tidak merinci pasal-pasal mana saja yang dimaksud.

Wiranto menyatakan pemerintah tak berniat melemahkan dan merekayasa kewenangan lembaga-lembaga yang menangani pidana khusus, seperti KPK, dalam menjalankan tugasnya. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI