Pembangunan Infrastruktur Berhasil Dorong Pembangunan Daerah

JAKARTA.KRJOGJA.com- Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah tepat karena  terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah  didorong untuk terus berinovasi agar dapat mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor  pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Demikian salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi IndoSterling Forum bertajuk 'Mengukur Infrastruktur Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah yang berlangsung di Jakarta, Selasa (06/08/2019).

Hadir sebagai keynote speaker Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedesa PDTT, Taufig Madjid dan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas,  Darmawan Prasojo .

Sementara para pakar yang hadir dalam diskusi antara lain, pengamat ekonomi  Faisal H. Basri, anggota Komisi V DPR-RI Syarif Abdullah Alkadrie, serta Ari Kuncoro Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Darmawan Prasojo menyebutkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi  waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong  dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

"Dulu Jakarta – Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam, sekarang hanya 3,5 – 4 jam saja. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya ekonomi daerah," ujar Darmawan.

Selain itu, menurut Darmawan, kehadiran infrastruktur juga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Dia mencontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat setelah adanya Tol Cipali. "Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah," ujarnya.

Darmawan menyebutkan, visi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi sangat sederhana namun dengan kesederhanaanya itu menghilangkan hambatan dalam pelaksanaanya. "Kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh pulau-pulau di Republik ini telah berbuah manis, berhasil menggerakkan perekonomian rakyat," katanya.

Taufig Madjid dalam paparannya mengungkapkan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subyek utama pembangunan. Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensindesa). 

Kedua, lanjut Taufig, kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (lokal self goverment).

Untuk mewujudkan hal itu, menurut Taufig Madjid, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2015 sampai 2018, penyalurannya tiap tahun meningkat. Kemudian berlanjut pada  program  prioritas penggunaan desa, realisasi belanja dana desa, serta capaian output dana desa yang makin lama kian baik hasilnya.

"Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, serta perkembangan jumlah badan  usah milik desa (BUMDesa)," kata Taufig Madjid.

 Hingga kini, telah terbangun sepanjang 191.600 km jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga. "Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah  meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ungkap Taufig.

Menurut dia, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah tingkat  kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. "Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi masyarakat didalamnya," ujarnya. (Imd)

BERITA REKOMENDASI