Pembangunan Pemuda Kunci Sukses Bonus Demografi

JAKARTA, KRJOGJA.com -Pemuda memilki peranan sangat penting di dalam pembangunan suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk yaitu satu di antara empat orang Indonesia adalah pemuda.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi.

“Sebagai  generasi penerus bangsa, pemuda harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, karakter, dan jiwa patriotisme,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Dialog Nasional Pemuda Tahun 2020 yang digelar secara daring oleh Bappenas, Senin (26/10).

Menurut Muhadjir, hal itu sangat diperlukan sehingga pada tahun 2030 mendatang Indonesia benar-benar akan mencapai bonus demografi. Harapannya, jumlah angkatan kerja yang nanti diprediksi mencapai 71% akan diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Salah satu alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ialah melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penilaian IPP didasari atas 15 indikator yang masing-masing dikelompokkan dalam lima domain yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

“Capaian IPP kita masih sangat rendah, hanya 51,50 pada tahun 2018. Bahkan di 2017 sebelumnya, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-7 untuk Youth Development Index (YDI) Asean yang artinya kita hanya lebih baik dari tiga negara yaitu Thailand, Kamboja, dan Laos,” ungkap Menko PMK.

Kendati demikian, tukasnya, pembangunan pemuda tentu tidak hanya terkait dengan IPP namun juga dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal’s (SDG’s) yang sudah dicanangkan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015.

“Melihat capaian IPP kita, baik di tingkat nasional, Asean, dan global, serta 13 tujuan prioritas SDG’s, maka sudah waktunya seluruh pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga masyarakat turut berkolaborasi dan bersinergi dalam layanan kepemudaan,” tutur Muhadjir.(ati)

Sehingga demikian, dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan akan mampu mengejar ketertinggalan dalam pembangunan kepemudaan. Lebih lanjut, Menko PMK meminta agar capaian IPP dan SDG’s terbaru untuk tahun 2019 dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan dalam pembangunan kepemudaan. (Ati)

BERITA REKOMENDASI