Pembangunan Tata Ruang harus Perhatikan Peta Rawan Bencana

 

SURABAYA, KRJOGJA.com – Presiden Jokowi meminta rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Bencana tahun 2019 dilaksanakan di Jatim Expo,di  Surabaya (2/2). 

Rakernas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya. Dalam sambutannya Presiden menyatakan forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang kita miliki untuk mengantisipasi bencana.

Ada enam hal yang disampaikan dalam arahan Presiden ,yakni perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya. 

Menurut Presiden setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. 

"Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.  Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif."

Presiden berharap  para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. 

"Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat." (Ati)

BERITA REKOMENDASI