Pembangunan Transportasi Laut Butuh Peran Swasta

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan Sugihardjo menilai, ketersediaan, kondisi sarana dan prasarana transportasi laut di Indonesia masih belum optimal, sehingga masih perlu pembangunan dan pengembangan. 

"Luasnya cakupan transportasi laut memerlukan pendanaan yang sangat besar, sementara itu pemerintah mempunyai keterbatasan dalam pendanaan. Oleh karena itu perlu didorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam mempercepat pembangunan transportasi laut," kata Sugihardjo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Skema Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Penyeberangan, di Jakarta Pusat, Kamis (06/12/2018).

Sugihardjo menambahkan, berdasarkan data Bank Dunia, untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6% per tahun, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5% per tahun dari total PDB. "Idealnya, sedikitnya 12-15% dari pendapatan domestik bruto (PDB) dapat dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur," ujarnya.

Karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Skema Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Penyeberangan'. Dari kegiatan ini diharapkan dapat tersusun skema pendanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut serta kapal niaga (untuk angkutan laut dan angkutan penyeberangan), agar dapat mengurangi beban APBN.

Sugihardjo mengungkapkan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi (Puslitbang) Laut dan ASDP melakukan survei yang dilaksanakan di 17 lokasi pelabuhan di Indonesia, baik itu pelabuhan laut maupun pelabuhan penyeberangan. 

Dari 17 pelabuhan, 7 pelabuhan yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta atau badan usaha dengan skema KSO, KSP, KPBU, atau konsensi. Ketujuh pelabuhan tersebut diantaranya pelabuhan Luwuk, pelabuhan Penyeberangan Tj. Pinang – Tj. Balai Karimun; Pelabuhan Larantuka; Pelabuhan Nabire; Pelabuhan Pangandaran dan Pelabuhan Carocok Panasahan/Painan. 

Untuk skala prioritas sedang yaitu Pelabuhan Kendawangan; Pelabuhan Tual; Pelabuhan Kali Adem/Muara Angke; Pelabuhan Likupang; Pelabuhan Meulaboh; dan Pelabuhan Branta. Sedangkan untuk skala prioritas rendah yaitu Pelabuhan Penyeberangan Batu Licin – Tanjung Serdang; Pelabuhan Penyeberangan Jepara – Karimun Jawa; Pelabuhan Kuala Gaung; Pelabuhan Sirombu dan Pelabuhan Sungai Lumpur.

Di samping itu, dalam skema pendanaan pembangunan sarana dan prasarana melalui optimalisasi dana domestik, BUMN infrastruktur memiliki peran strategis dan diharapkan dapat menyumbang pembiayaan yang cukup signifikan. Secara kepemilikan, sebagian besar BUMN-BUMN yang bergerak di bidang sarana dan prasarana tersebut masih 100% dimiliki Pemerintah, atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. 

"Selama ini pendanaan pembangunan sarana dan prasarana diidentikkan dengan anggaran APBN, sehingga pihak swasta belum berperan optimal dalam pengembangan infrastruktur kepelabuhanan," kata Sugihardjo.

Saat ini pengadaan dan pembangunan pelabuhan yang sudah dilaksanakan oleh pihak swasta melalui sistem konsesi telah dilaksanakan oleh PT Wahyu Samudera Indonesia (WSI) di Muaro Jambi.

Selain model kerjasama dengan badan usaha untuk pengelolaan pelabuhan, dapat juga menggunakan model Badan Layanan Umum (BLU). Pengadaan sarana juga sebaiknya didorong untuk dikerjasamakan dengan swasta/badan usaha, baik saat pembangunan kapal namun juga pada pengoperasian pelabuhan. (Imd)

BERITA REKOMENDASI