Pemda DIY Permudah Akses PAUD dan Pemberdayaan Masyarakat

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kesadaran pemerintah daerah (pemda) di wilayah DIY, Jatim dan Sulawesi Selatan dalam mempermudah dan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik.

Demikian Direktur PAUD Kemdikbud Ella Yulaelawati di kantornya kemarin. Pada data Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2017/2018, terdapat tiga provinsi yang memiliki APK PAUD tertinggi. Ketiga daerah itu yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah.

"Kondisi ini menunjukkan tingkat kesadaran pemerintah daerah (pemda) di wilayah tersebut mempermudah akses PAUD dan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik," kata Ella Yulaelawati.

Menurut Ella APK PAUD tertinggi yakni 98,44% diraih Provinsi DIY, adapun Jawa Timur menempati peringkat kedua dengan 96,37%, diikuti Sulawesi Tengah sebanyak 91,69 %. Dorongan dan pendampingan kepada Pemda terus dilakukan seiring meningkatnya kesadaran Pemda mempermudah akses PAUD dan pemberdayaan masyarakat.

"Saat ini sudah banyak perhatian dari pemerintah daerah yang menunjukkan keberanian dalam menganggarkan dana insentif dalam program PAUD," ungkap Ella.

Di sisi lain, ia mengatakan masih terdapat empat wilayah yang memiliki APK terendah yang didominasi wilayah Indonesia Timur, yakni Papua 52,13%, Kalimantan Timur 55,6%, Maluku 57,12%, dan NTT 58,22%.

Menurut dia, sejatinya angka tersebut masih cukup baik. Sebab, selama ini pemerintah pusat telah memprioritaskan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T). Pasalnya, lanjut Ella, pemerintah telah mengganggarkan untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) melalui DAK nonfisik untuk rehab dan memprioritaskan daerah 3T.

Dia mengutarakan, sejak 2016 anggaran DAK BOP PAUD sebesar Rp2,2 triliun lalu meningkat pada 2017 dan 2018 masing masing sebesar Rp3,5 triliun dan Rp4,07 triliun. Adapun serapan DAK BOP PAUD 2016 sebanyak 93,43% dan meningkat pada 2017 serapannya menjadi 96,66%.

Lebih lanjut Ella menjelaskan, pada 2015 jumlah desa yang memilikii minimal satu PAUD sebanyak 57.526 desa atau 71,14%, lalu meningkat pada 2016 menjadi 58.362 desa atau 72,56% dan meningkat lagi di 2017 menjadi 59.934 desa atau 66,83%.

Dari segi presentase, dia mengakui terjadi penurunan dikarenakan adanya penambahan jumlah desa menjadi 89.687 desa. Akan tetapi, dengan adanya dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah dibangun PAUD di 21 ribu desa, sehingga jumlah desa yang memiliki minimal satu PAUD menjadi 80.934 desa atau 90,24%. (Ati)

BERITA REKOMENDASI