Pemda DIY Raih Anugerah KPPU Award 2021 Dua Kategori Sekaligus

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemda DIY terus mengukir prestasi yang membanggakan dengan memperoleh Anugerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021 untuk dua kategori sekaligus yaitu Kemitraan Tingkat Daerah peringkat Utama dan Persaingan Usaha Tingkat Daerah peringkat Pratama. Anugerah KPPU Award 2021 ini diberikan Kementerian dan Pemerintah Provinsi atas kinerja positif persaingan usaha dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air.

Anugerah KPPU Award 2021 disaksikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Wakil Ketua KPPU Guntur S\ Saragih kepada Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mewakili Gubernur DIY di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (14/12/2021). KPPU Award 2021 bertema Persaingan Usaha, Kemitraan, dan Pemulihan Ekonomi ini dibagi menjadi dua kategori yaitu Persaingan Usaha dan Kemitraan bagi 11 Kementerian dan 9 Pemerintah Provinsi yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan kemitraan UMKM.

“Nilai indeks persaingan usaha DIY berhasil masuk 10 besar atau urutan kedua nasional pada tahun ini. Pemda DIY aktif dalam membentuk koordinasi tiga institusi yaitu legislatif, eksekutif dan Pengawasan Kemitraan (KPPU). Pemda DIY pun berhasil membangun marketplace SiBakul Jogja yang bertujuan mengatasi keterbatasan UKM dalam permodalan, investasi, teknologi sehingga mampu menyesuaikan permintaan mitra usaha,” paparnya dalam pesan singkatnya kepada KRJOGJA.com, Selasa (14/12/2021).

Tri Saktiyana menyatakan Indeks Persaingan Usaha 2021 DIY naik menjadi 5,39 atau urutan ke 2 nasional. Untuk kemitraan, Pemda DIY melibatkan KPPU dalam pembahasan kemitraan usaha sehat. Dalam bidang persaingan usaha, Pemda DIY meminta pertimbangan KPPU terkait rencana kerjasama dengan Perum Bulog sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha di wilayah DIY.

“Seluruh sektor mengalami perubahan dan mengharapkan kekuatan pasar untuk memberikan insentif untuk beradaptasi dengan dunia baru dalam waktu yang cepat agar krisis tidak mengarah pada krisis sosial saat ini. Peran negara dalam transisi ini sangat besar, khususnya dalam meminimalisir dampak langsung dari krisis. Peran persaingan dibutuhkan untuk jangka panjang dengan mencegah agar tindakan negara atas sektor atau pelaku usaha tidak mengarah kepada konsentrasi pasar yang tinggi pasca pemulihan,” tutur Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres menekankan peran KPPU sangat penting untuk mengingatkan Pemerintah dalam pengambilan kebijakannya. Untuk itu, Wapres mengimbau kepada KPPU meningkatkan pengawasan di sektor digital dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang diambil di sektor tersebut yang berpengaruh pada peta persaingan usaha.

“Kami menekankan pesan Presiden Jokowi minggu lalu yang menyatakan globalisasi telah melahirkan dunia yang diwarnai kompetisi super ketat. Oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi dan harus dilakukan dengan penemuan-penemuan baru atau inovasi,” imbuh Wakil Ketua KPPU Guntur S Saragih.

Guntur menyatakan pentingnya persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi ke depan. Sejalan dengan Intensitas persaingan usaha nasional diukur dari indeks persaingan usaha nasional yang sudah dikembangkan KPPU sejak 2018. Hasil penilaian indeks persaingan usaha Indonesia mengalami peningkatan dari angka 4,65 pada 2020 menjadi 4,81 dari skala minimal 7.

“Peningkatan indeks persaingan usaha tersebut dinilai positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia, terlebih pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. KPPU berkomitmen terus mendukung penuh arahan Presiden dan berkolaborasi dengan Pemerintah, guna mengawal proses pemulihan ekonomi,” tandasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI