Pemda Harus Tinjau Ulang Penataan Kuota Elpiji 3 Kg

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah daerah harus meninjau ulang penataan kuota Elpiji tiga Kg karena kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa Tengah, antara lain disebabkan kurang tepatnya penetapan kuota per bulan untuk masing-masing kota/kabupaten, mengingat Pemda setempat selalu membagi rata kuota tahunan, sehingga kuota setiap bulan selalu sama.

“Persoalan kuota inilah yang harus diperbaiki. Apalagi, kondisi seperti ini sudah berulang kali setiap tahun,” kata Ngargono Suwardi, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah saat hihubungi wartawan di Jakarta, Senin (18/9/2027). Ia menambahkan, permintaan gas dalam setahun tidak sama rata. Artinya, terdapat bulan-bulan tertentu dimana permintaan gas tinggi dan ada juga yang rendah.

Saat ini, misalnya, ketika kalender Jawa masih berada pada bulan Besar, tentu saja permintaan gas sangat tinggi.  Dalam konteks itulah Ngargono berpendapat bahwa kelangkaan itu bukan disebabkan kesalahan Pertamina yang bertugas hanya memasok dan mendistribusikan sesuai kuota. Untuk itu ia menilai, kelangkaan gas melon di Jateng akhir-akhir ini, lebih merupakan faktor permintaan pasar.

Selain masih berada pada bulan Besar, jelasnya, juga karena terimbas permintaan bulan sebelumnya, Ramadhan dan Idul Fitri yang masih dirasakan hingga saat ini. “Ekornya masih ada. Saya punya keyakinan, setelah memasuki bulan Suro, Insya Allah berangsur-angsur, permintaan berkurang,” kata Ngargono seraya menyebutkan, tidak sependapat bahwa kelangkaan disebabkan penimbunan, panic buying, dan sebagainya.

Ngargono menegaskan, panic buying gas agak berbeda dengan minyak tanah. Sebab, untuk menimbun Elpiji, dibutuhkan tabung yang spesifik yang tidak sembarang orang mempunyai. Hal ini berbeda dengan minyak tanah, yang bisa diisi ke dalam jerigen bekas apapun. Meski demikian ia setuju pengawasan tetap harus ditingkatkan. Pemerintah harus melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi.

Terkait masalah ini, Dimas Nugroho, warga Gemolong Sragen, mengaku bersyukur tak lagi menggunakan gas melon sehingga pasokan gas di dapurnya tidak mengalami kendala. Ia mengaku beralih ke Elpiji 12 Kg sejak tahun lalu, setelah mengetahui bahwa gas melon adalah komoditas bersubsidi bagi keluarga miskin. “Saya malu. Kalau saya pakai terus gas melon, berarti saya mengambil yang bukan hak saya,” tuturnya. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI