Pemerintah Atur ‘Gesek’ Kartu Kredit untuk Dinas

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan kartu kartu kredit untuk belanja operasional dan perjalanan dinas. 

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu, Didyk Choiroel di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta,(15/03/2018).

Menurut Didyk terobosan yang dilandasi oleh Perdirjen Nomor PER-17/PB/2017 masih dalam tahap uji coba. Saat ini ada 4 institusi negara yang memakai kartu kredit, yakni Kemensetneg, KPK, PPATK dan Kemenkeu. Untuk limit dari biaya operasional sebesar 50 juta rupiah sedangkan perjalanan dinas sebesar 20 juta rupiah.

"Tetapi jika biaya perjalanan dinas melebih dari limit, maka admin dapat meminta kepada pihak secara sementara. Sementara jika biaya operasional yang dibutuhkan dari 50 juta. KPA Satker dapat meminta ditambah limitnya, ujar didyk

Menurut Didyk, program ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi. Selain itu, peningkatan pengamanan dan mengurangi potensi fraud juga menjadi alasan penggunaan kartu kredit untuk belanja intitusu negara. 

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan perjalanan dinas Kemdikbud sudah berjalan dan tersistem dengan baik. 

"Kalau sudah ada berupa pedoman dari Kemenkeu dan pihak bank membikin semacam fitur atau programnya, kami tinggal mengikuti saja. Sehingga nanti lebih mudah dalam standar dan akuntabilitas. Selama ini, kartu kredit yang dipakai pemerintah sama saja pemakaiannya seperti milik pribadi sehingga pertanggungjawaban masih konvensional.

"Ketika sudah menjadi bagian program pemerintah yang sudah diinisiasi Kemenkeu dan pihak bank, maka sudah menjadi bagian sistem pelaporan akuntasi yang diakui pemerintah" ujarnya. (Ati)

BERITA REKOMENDASI