Pemerintah Bakal Tambah Penyuluh KB, Ini Alasannya

“Saya mendapat informasi dari Kepala BKKBN bahwa kader dan sub penyuluh KB seluruhnya berjumlah 1,2 juta dan Penyuluh KB PNS 13000 kemudian yang non PNS 9600,kata Pak Dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah, saya jawab bisa. Karena memang yang dibutuhkan saat ini yang ada dilapangan, operasional dan langsung bisa menyentuh masyarakat sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan penyuluhan pelayanan KB ditengah masyarakat. Mewujudkan Kampung KB diseluruh penjuru tanah air, mewujudkan keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera.”ujar Presiden Joko Widodo.

Karena itu, Presen ikut mengajak BKKBN beserta seluruh jajarannya untuk Pertama menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan karena kelompok sasaran binaan utamanya adalah generasi muda, keluarga muda yang lebih berkarakter digital aktif di media sosial oleh karena itu metode komunikasi BKKBN juga harus berubah berkarakter kekinian, penyampaian informasi gunakan media-media yang kekinian sehingga pesan bisa tersampaikan ke sasaran.

Kedua sosialisasi yang dilakukan bukan hanya perihal jumlah anak, jarak antar kelahiran sangat penting dan yang tidak kalah penting adalah membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagi bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak dan kebahagian keluarga, gizi, kualitas sanitasi, lingkungan.

Ketiga, angka stunting saat ini angkanya 27,6 persen target kita di 2024 menjadi 14 persen bukan angka yang mudah tapi saya meyakini kalau lapangan dikelola dengan manajemen yang baik angka ini bukan angka yang sulit dicapai. Sudah didesain konsolidasi anggaran dan program Kementerian Lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ini akan seperti apa, ini menjadi tugas Bapak dan Ibu semua karena persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Dengan koordinasi Kemenko PMK dengan Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana, mulai saat ini BKKBN memegang kendali pencegahan stunting.

BERITA REKOMENDASI