Pemerintah Belum Bersikap, KSPI Ngotot UMP 2021 Harus Naik

JAKARTA, KRJOGJA.com – Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Kenaikan yang diminta oleh para buruh tersebut minimal 8 persen.

“Kalau melihat perbandingan tahun krisis 1998, 8 persen kenaikan upah minimum 2021. Maka tidak boleh 0 persen intinya tetap ada kenaikan,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam Konferensi Pers KSPI, Jumat (30/10/2020).

Iqbal menjelaskan perhitungan atas kenaikan UMP 2021 seharusnya berkaca pada krisis hebat yang melanda ekonomi Indonesia di tahun 1998. Dia mencatat saat itu, ekonomi minus 16,7 persen disertai inflasi mendekati 78 persen.

Namun, sambung Iqbal, untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat di kondisi sulit akhirnya pemerintahan Alm. Habibie tetap memutuskan adanya kenaikan UMP. “Misalnya di DKI sebesar 16 persen dengan pertumbuhan ekonomi minus 17,6 persen dan inflasi mendekati 78 persen,” paparnya.

“Menjaga konsumsi kata Presiden Habibie, pemerintah tetap menjaga purchasing power artinya daya beli masyarakat. Salah satu instrumen daya beli masyarakat adalah menaikkan upah para buruh karena buruh adalah kelompok masyarakat yang mempunyai purchasing power terukur karena punya upah. Kelompok lain bentuk pendapatannya fluktuatif atau tidak ada sama sekali,” imbuh dia.

BERITA REKOMENDASI