Pemerintah Belum Miliki Komitmen pada Transportasi Darat

JAKARTA.KRJOGJA.com – DPP Organda menilai Pemerintah belum memiliki komitmen yang kuat terhadap sektor transportasi darat. Beberapa regulasi yang dikeluarkan dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan  dalam menjalankan UU soal Lalu Lintas Jalan Raya.

Menurut DPP Organda, regulasi yang dikeluarkan Pemerintah harus menunjang iklim investasi, debirokratisasi serta pelayanan publik yang terpadu, effisien dan effektif berbasis digital dan melayani dengan memegang teguh kepada kesetaraan dan keadilan. Demikian salah satu kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas IV DPP Organda yang diselenggarakan di Yogyakarta belum lama ini.

Ketua Umum DPP Organda, Andrianto Djokosoetono berharap, Pemerintah dapat cepat merespon dan dapat memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pelaku usaha transportasi  yang akhir akhir ini mengalami  “turbelensi” usaha akibat persaingan yang tidak sehat

Disisi lain, anggota Organda juga harus memahami arah dan kebijakan beberapa Kementerian dan lembaga terkait, serta upaya perwujudan persaingan yang sehat dan sinergis dalam industri transportasi dan khususnya industri transportasi jalan raya menuju persatuan Indonesia yang kokoh dan mensejahterakan. 

"Sementara itu pengusaha angkutan harus tergerak dan lebih kreatif merespons tuntutan perubahan masyarakat," tegas Andrianto, Senin (02/09/2019).

Andrianto juga berharap, ke depannya Pemerintah memberikan perhatian dan kebijakan khusus untuk kelangsungan hidup angkutan umum. Salah satunya diberikan PSO (Public Service Obligation) untuk angkutan umum swasta, dimana saat ini dalam finalisasi, dan diharapkan segera terbit.

Andrianto mengungkapkan, dalam rapat pleno Mukernas IV DPP Organda dihasilkan sejumlah rekomendasi yang terkait dengan kebijakan Pemerintah. Diantaranya, beberapa regulasi Kemenhub dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan UU Lalu Lintas Jalan raya, khususnya angkutan orang. 

"Oleh karena itu anggota Organda mendesak Pemerintah dapat cepat merepon dan dapat memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pelaku usaha transportasi," ujar Andrianto.

Rekomendasi lainnya, Kementrian PUPR diharapkan dapat memberikan  program pembangunan jalan nasional (selain jalan Tol). Khususnya akses ke pelabuhan, bandara dan hub transportasi yang lain; demi terselenggaranya lalu lintas jalan raya yang berkeselamatan dan beradab.

Kemudian, Kementerian Perindustrian menurut Organda hingga saat ini belum memberikan arah yang konkrit dalam pembinaan stakeholder terkait dalam tahapan implementasi industrial 4.0 di Indonesia. Anggota Organda mempertanyakan, apakah teknologi listrik menjadi pilihan ke depan? Lantas bagaimana menjawab tantangan perkembangan teknologi berbasis digital.

Terkait dengan penindakan pelanggaran di jalan, Organda  menyabut baik identifikasi masalah hukum dan keamanan serta arah kebijakan dan program penegakan hukum bidang LLAJ. Namun Organda meminta kepada Pemerintah ke depan agar kasus kecelakaan tidak masuk ranah pidana dan harus mulai diwacanakan pengadilan khusus kecelakaan.

Seiring dengan pembayaaran non tunai, Organda lewat Bank Indonesia dan Kemenkeu agar dapat  memberikan sosialisasi arah kebijakan dan program harmonisasi transaksi elektronik di industri transportasi. Organda juga berharap adanya arah dan kebijakan soal skema pemberian kredit untuk usaha angkutan umum jalan raya dengan bunga ringan, termasuk pengurangan pajak agar usaha tetap berkanjut.

Khusus angkutan barang anggota Organda agar diberikan informasi secara detail soal Rencana Penyelenggaraan Logistik di Indonesia, termasuk soal tantangan, hambatan dan pemecahan masalah logistik.

Ketua DPP Organda Bidang Angkutan Orang, Kurnia Lesani Adnan, secara khusus mengimbau kepada Pemerintah tetap pada porsinya sebagai regulator dan penegak hukum sesuai yang sudah di atur. Penyelenggaraan angkutan umum berbayar tetap harus mengikuti UU No 22 tahun 2009, yaitu plat kuning dan berbadan hukum. (Imd).

 

 

BERITA REKOMENDASI