Pemerintah Bertekad Keras Lindungi TKI di Luar Negeri

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA,KRJOGJA.com – Pemerintah sudah berkomitmen tinggi untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri atau pekerja migran Indonesia (PMI) mulai dari perekrutan sampai TKI kembali ke Tanah Air dengan bukti disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 25 Oktober 2017. 

“UU ini revisi UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dimana UU 39/2004 minim mengatur soal perlindungan TKI, tetapi lebih banyak berbicara soal penempatan TKI. Inisiatif revisi UU ini adalah pemerintah. Itu bentuk komitmen untuk melindungi TKI,” kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Hery Sudarmanto di Jakarta, Sabtu (28/2/2018). 

Kelebihan UU 18/2017 ini dibanding UU sebelumnya, menurutnya, pertama, adanya desentralisasi perlindungan TKI yakni pemerintah daerah dituntut dan diberi peran besar untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan. Ini diwujudkan dengan pembangunan pelayanan satu atap pelayanan TKI di seluruh kabupaten dan kota, terutama di kantong-kantong TKI.

“Tahun 2016 dan 2017 Kemnaker dan pemerintah daerah membangun 11 kantor pelayanan satu atap di daerah kantong-kantong TKI seperti di Mataman, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Indaramayu (Jawa Barat) dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Hery. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah ini adalah membangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif). 

Salah satu unsur penting dalam program Desmigratif ini adalah siapa pun yang ingin bekerja di luar negeri harus didaftar dan diproses di desa setempat. “Jadi dengan desentralisasi perlindungan, negara dituntut hadir hingga ke rumah TKI,” tutur Hery. 

Mengenai kewenangan desa ini diatur dalam Pasal 42 UU 18/2017, yaitu; a) menerima dan memberikan informasi migrasi kepada masyarakat; b) melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia; c) memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia; d) melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia; dan e) melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran, pekerja migran dan anggota keluarganya. 

Sejak tahun 2016 sampai 2018, menurut Hery, Kemnaker bersama kementerian terkait lainnya membangun 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagaimana realisasi dari Pasal 42 UU tersebut. Sampai saat ini pemerintah telah membangun pelayanan satu atap secara kelembagaan di sejumlah propinsi, kabupaten/ kota.  (Ful)

 

TKI

BERITA REKOMENDASI