Pemerintah Bisa Langgar UU Keuangan Negara

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai tidak berpengaruh signifikan ‎pada tujuan dari program tersebut ditetapkan. Namun tanpa dana tambahan dari Pengampunan Pajak, pemerintah bisa melanggar ketentuan UU Keuangan Negara karena defisit APBN 2016 mencapai lebih dari 3 persen.

Peneliti INDEF, Mohammad Reza Hafiz mengatakan tujuan pengampunan pajak ada dalam Undang-undang no.11 tahun 2016 pasal 2 ayat 2.‎ Tujuan tersebut adalah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan serta perluasan basis data perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uji statistik, Reza memaparkan, program pengampunan pajak ternyata tidak berdampak signifikan terhadap likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah, dan investasi. Bahkan suku bunga yang seharusnya turun akibat adanya program ini malah berangsur naik. "Ini berarti Tax amnesty tidak berpengaruh signifikan dalam mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi melalui pengalihan harta,"kata Reza.

Selain itu, total peserta pengampunan pajak hanya 965.983 orang atau 2,95 persen dari wajib pajak (WP) terdaftar 2016. Program itu juga hanya dapat menggaet 50.385 WP baru atau 0,15 persen dari ‎WP potensial 2016. "Potret. Ini sekaligus mencerminkan bahwa selama ini sistem perpajakan sangat lemah, terbukti adanya harta Rp 4.000 triliun lebih tidak terdeteksi oleh Dirjen Pajak," ujarnya.

Direktur INDEF Enny Sri Hartarti mengatakan, dari penelitian tersebut juga didapatkan bahwa dana pengampunan pajak sebesar Rp 107 triliun ternyata menjadi penolong utama pemerintah dari defisit APBN 2016. Sebab jika tanpa dana pengampunan pajak, akan didapatkan defisit dalam APBN 2016 menjadi sebesar Rp 414,7 triliun atau 3,3 persen dari PDB. Itu berarti tanpa dana pengampunan pajak, pemerintah bisa melanggar amanat Undang-undang Keuangan Negara karena melewati batas defisit anggaran sebesar tiga persen. (*)

BERITA REKOMENDASI