Pemerintah Bisa Minta Kuota Haji Negara Lain

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar pemerintah meminta sisa kuota haji dari negara lain yang tidak terpakai, untuk memangkas periode daftar tunggu calon jamaah haji di Indonesia.

Dia menyatakan, meminta sisa kuota haji negara lain adalah salah satu dari dua solusi yang dapat dipertimbangkan. Solusi lainnya adalah mengusulkan pada Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi (KTT) penetapan kuota haji, serta menggunakan pendekatan bilateral.

Sebagai informasi, payung hukum penentuan kuota jamaah haji tiap negara adalah KTT OKI tahun 1987 yakni menggunakan rasio 1:1000. Setelah 32 tahun berjalan, ketentuan tersebut belum kunjung diperbaharui.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kuota tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan jumlah penduduk saat ini. "Pertama, melalui OKI supaya kuota haji tidak 1:1000 tetapi 1:750," katanya.

Jika usulan tersebut tidak diterima, maka ia memberikan gagasan kedua yakni meminta jatah kuota haji negara lain yang tidak terpakai. Ia mencontohkan Filipina dan Thailand yang tidak menggunakan sepenuhnya kuota haj, lantaran mayoritas penduduknya beragama non-Islam. 

Selain itu, negara-negara berpenduduk Islam seperti Yaman, Irak, dan Syiria juga tidak seutuhnya memanfaatkan kuota haji karena sedang mengalami konflik. (*)

BERITA REKOMENDASI