Pemerintah Daerah Dukung Keberlangsungan JKN-KIS

JAKARTA, KRJOGJA.com – Semua kabupaten dan kota di Indonesia mendukung sustainbilitas JKN -KIS. Karena itu, BPJS Kesehatan kembali mengingatkan peran penting Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan dan menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Dukungan Pemda terhadap JKN-KIS di antaranya meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Undang-Undang 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan faskes beserta kelengkapannya termasuk dokter,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, pada acara Pertemuan Koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (17/05).

Bayu menambahkan, progress integrasi Jamkesda ke JKN-KIS pun diharapkan mampu digenjot tahun ini. Berdasarkan data per 1 Mei 2017, dari 514 kab/kota di Indonesia, terdapat 491 kab/kota yang memiliki Jamkesda dan 23 kab/kota yang belum memiliki Jamkesda. Dari angka tersebut, tercatat sebanyak 453 Pemda telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke program JKN-KIS, dengan total jumlah peserta mencapai 16.942.664 jiwa.

Pada kesempatan yang sama, Bayu juga menjelaskan bahwa di tahun 2016, BPJS Kesehatan memiliki piutang iuran JKN-KIS, yang mana sebesar 14%-nya merupakan piutang Pemda selaku pemberi kerja dan 7%-nya merupakan piutang Jamkesda. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan program JKN-KIS, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dengan segala kerendahan hati, kami mengimbau kepada seluruh Pemda untuk membayar iuran tepat waktu sesuai ketentuan yang ada, baik untuk Iuran Wajib Pemda maupun iuran Integrasi Jamkesda," ujar Bayu.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS sebagaimana yang telah dilakukan salah satu Pemerintah Daerah Provinsi, yang baru-baru ini telah membuka kanal pendaftaran peserta JKN-KIS melalui Kantor Kelurahan. (Ati)

BERITA REKOMENDASI