Pemerintah dan DPR Terbuka Masukan Omnibus Law

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah bersama DPR terbuka dengan masukan yang diberikan oleh federasi serikat buruh terkait RUU Omnibus Law.

Dia meminta agar semua pihak bisa menyampaikan secara langsung terkait masukan Omnibus Law yang saat ini tengah menjadi polemik karena dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan investor.

"Kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya, nah itu, disampaikan saja di dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan dibahas ya belum dimulai, baru diagendakan untuk segera dibahas," kata Mahfud.

Mahfud sendiri mengaku mafhum dengan kekhawatiran buruh atas aturan baru yang saat ini masih dibahas oleh pemerintah itu. Maka dari itu kata dia, jika ada sesuatu yang dianggap mengganggu bisa langsung disampaikan ke pemerintah maupun DPR.

Namun yang pasti, menurut Mahfud, ketakutan-ketakutan soal tak dipedulikannya buruh dalam Omnibus Law ini justru keliru. "Kalau sejauh yang saya ikut justru buruh diutamakan di situ, tapi coba di bagian mana yang dirugikan, sampaikan ke DPR, sampaikan juga ke saya, nanti saya salurkan," kata dia. (*)

BERITA REKOMENDASI