Pemerintah Didesak Cabut Aturan Tenaga Kerja Asing yang Baru, Ini Sebabnya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keluarnya aturan ini dinilai sebagai bentuk kepanikan pemerintah, untuk mencari dana segar investasi dalam rangka kejar target pembangunan infrastruktur.

Presiden KSPI Said Iqbal khawatir, perpres ini akan berdampak pada tidak terserapnya tenaga kerja lokal sehubungan dengan masuknya investasi. Ini seiring masuknya investasi juga diikuti dengan masuknya buruh-buruh kasar (unskill workers), salah satunya dari China.

"Jangankan ada Perpres, tidak ada Perpres saja buruh China datang membanjiri Indonesia, di mana hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan UUD 1945. Apalagi dengan adanya Perpres yang mempermudah TKA (tenaga kerja asing)," kata Said dalam keterangannya, Minggu (8/4/2018).

Said menyebutkan hasil survei LSI, salah satu isu yang berpotensi menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah tenaga kerja asing. Keluarnya perpres ini dikhawatirkan bisa membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi kian turun.

Dia menilai, saat ini peraturan mengenai tenaga kerja asing sudah sangat mudah. Seperti tidak adanya kebebasan bebas visa untuk negara-negara tertentu dan dihilangkannya kewajiban bisa berbahasa Indonesia.

Di sisi lain, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tegas melarang pekerja asing unskill bekerja di Indonesia, kecuali yang memiliki keterampilan seperti tenaga ahli mesin teknologi tinggi, ahli hukum internasional, akuntansi internasional, dan lain-lain.

Itu pun wajib dipersyaratkan harus bisa berbahasa Indonesia, satu orang TKA didampingi 10 orang pekerja lokal, terjadi transfer of knowledge dan transfer of job.

"Apa yang dilakukan pemerintah dengan mempermudah izin adalah pengingkaran dan mencederai konstitusi dan berpotensi presiden melanggar UUD 1945," ujarnya.

Karena itu, dia menegaskan jika KSPI menuntut pemerintah mencabut Perpres No 20 Tahun 2018, karena mengancam tenaga kerja lokal yang akan kehilangan kesempatan kerja. Selain itu, TKA yang masuk harus skill workers. Sementara yang tidak memiliki keahlian dilarang masuk.

Selain itu, dia meminta pemerintah mematuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan pekerja asing dan mendesak DPR membentuk Pansus yang melibatkan antara lain Komisi IX, Komisi III, dan Komisi I.(*)

BERITA REKOMENDASI