Pemerintah Diminta Ajukan Enam Undang-undang

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyatakan pemerintah harus mengajukan enam undang-undang untuk dibahas di DPR terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah melanggar aturan jika tidak memenuhi persyaratan tersebut.

"Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang harus segera diajukan," ujar Mardani.

Mardani mengatakan enam undang-undang yang harus diajukan oleh pemerintah untuk dibahas terdiri dari empat revisi undang-undang dan dua rancangan undang-undang. Ia menyebut salah satu undang-undang yang perlu direvisi agar ibu kota bisa dipindahkan adalah UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.

Terkait rancangan undang-undang, ia mengatakan perlu ada UU yang mengatur daerah cadangan strategis menjadi Ibu Kota. Lebih lanjut, politikus PKS ini menegaskan pemindahan ibu kota bukan hanya wilayah eksekutif. Ia berkata DPR dan MPR juga memiliki kewenangan untuk membahas pemindahan ibu kota.

Selain itu, Mardani juga mengaku tidak sepakat jika percepatan pemindahan ibu kota dilakukan dengan cara menabrak aturan dan mengabaikan kewenangan. Ia berkata hal itu akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. (*)

BERITA REKOMENDASI