Pemerintah Diminta Evaluasi Stok Beras Bulog

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah diminta mengevaluasi stok beras yang sudah tidak layak di Bulog. Dikhawatirkan jumlah yang harus didisposal mencapai lebih dari 20.000 ton. 

Ketidakseimbangan beras masuk dan keluar dinilai bukan disebabkan suplai yang kelewat banyak.  Serta menumpuknya beras bukan pula karena impor karena cadangan beras pemerintah (CBP) memang seharusnya mencapai lebih dari 2 juta ton.
Namun Menteri Pertanian (Mentan) Periode 2004-2009 Anton Apriyantono berpendapat, besarnya jumlah disposal disebabkan penyaluran yang terlambat. Sehingga perlu dipertanyakan manejemen penyaluran beras yang dilakukan Bulog.

“Artinya outnya terlambat. Sekarang programnya seperti apa? Kenapa enggak disalurkan itu beras?”  kata Namun Menteri Pertanian (Mentan) Periode 2004-2009 Anton Apriyantono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kopi Nasional ini, Jumat (6/12).  
Anton menegaskan,  jumlah beras rusak yang begitu besar bukan disebabkan oleh keputusan impor. Sebab dalam pengambilan keputusan impor, biasanya didahului dengan laporan Bulog akan cadangan di seluruh gudangnya sebagai bahan perhitungan. Dari situ dapat diketahui jumlah total CBP sekaligus berapa lama stok beras itu cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Dijelaskan, persoalan yang dihadapi Bulog saat ini adalah sisi penyaluran. Semestinya, jika beras tersebut dialokasikan untuk raskin, kebutuhan pasca bencana, atau Operasi Pasar, tak ada masalah penumpukan. Jumlah 2 juta ton disebut Anton, adalah jumlah stok minimal yang harus ada di gudang Bulog. 

Dari pengalamannya, Anton mengingat, Bulog belum pernah memusnahkan stok rusak, khususnya saat dia menjabat. “Belum pernah terjadi seperti ini. Dulu kan seimbang antara yang masuk dengan yang keluar,” jelas Anton. 
Di kesempatan berbeda, Pengamat Pertanian Dwi Andreas mengatakan, senada. Dia mengemukakan, ada yang salah dengan manejemen arus beras oleh Bulog. 

Hingga 31 Oktober, jumlah cadangan beras Bulog hanya mencapai 2,29 juta ton. Sebanyak 20.000 ton yang dimusnahkan merupakan beras lama yang telah disimpan lebih dari satu tahun. Tidak disalurkan, tidak juga dilepas ke pasar. 

“Saya pastikan akan lebih dari 20 ribu. Berarti kan disana first in first out ada yang salah. Managemennya ada yang salah,” ujar Dwi Andreas.

Diakuinya, adalah wajar jika perusahaan yang berdagang komoditas pertanian melakukan disposal. Sebab komoditas pertanian memiliki masa layak dengan jangka waktu tertentu. Barang dengan kualitas yang menurun tak boleh diperjualbelikan. Perlakuan sama juga terjadi pada perdagangan komoditas makanan olahan.

Namun, disposal mestinya tak berjumlah lebih dari 1 persen dari total barang yang dijual perusahaan. Malah akan lebih baik jika disposal tak melebihi 0,5 persen. Jumlah disposal yang besar menandakan sistem manajemen dan penyimpanan stok yang tak efektif serta efisien.  
Dwi berpendapat kualitas beras yang masuk ke gudang Bulog perlu diperhatikan. Pasalnya, beras rusak yang bakal didisposal ini berasal dari serapan dalam negeri, yang saat ini jumlahnya masih sekitar 1 juta ton. Sedangkan beras eks impor punya kadar air rendah, sehingga lebih tahan lama. Resiko kerusakannya hanya 5 persen. 

“Pada kepemimpinan Kementan sebelumnya Bulog dipaksa beli gabah juga, kan. Akhirnya dapat gabah dan beras yang kualitasnya enggak begitu bagus. Kalau kualitasnya enggak bagus, jangankan setahun, dua bulan aja sudah rusak,” lanjutnya. 

Dwi juga menilai, Bulog pun tidak boleh menagih kerugian senilai Rp 160 miliar dari 20.000 ton beras rusak. Sebab itulah risiko yang mestinya diperhitungkan sejak awal. 

“Dalam tata kelola pangan apapun kalau kita melakukan perdagangan pangan, disposal itu masuk dalam risiko. Dalam mitigasi risiko, disposal harus sudah masuk dalam cost (kerugian.red). Kalau tidak terjadi disposal yang untung perusahaannya itu jadi profit,” katanya.  

Disposal stok rusak sebenarnya telah dilakukan Bulog pada tahun-tahun sebelumnya. Bedanya, pada masa lampau seburuk apa pun kualitas beras, Bulog tetap menyalurkannya kepada masyarakat. Dari situlah stigma kualitas beras Bulog buruk bermula. 

“Kita tahu sendiri lah, pada masa program raskin atau rastra kan kita tahu bagaimana mutu berasnya. Sudah jadi rahasia umum kan itu disposal juga karena tidak dipakai oleh penerima manfaat. Dibuang untuk pakan ayam,” katanya. ( Lmg)

 

BERITA REKOMENDASI