Pemerintah Diminta Tegas Terapkan Aturan Transportasi Online

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan perusahaan aplikator harus menjadi perushaaan transportasi dan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. 

"Selama ini mereka hanya mengaku sebagai perusahaan teknologi dan tidak mau bertanggungjawab terhadap kerugian pada konsumen. Semua dibebankan pada driver, " demikian Ketua YLKI Tulus Abadi ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (28/03/2018). 

Tulus meminta pemerintah harus berani memaksa perusahaan aplikasi untuk tunduk dan mengikuti regulasi yang sudah ada. Padahal, semua negara juga melakukan hal yang sama. 

Ketua DPP  Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan penerapan Aturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 resmi berlaku dan provider transportasi online diminta mematuhi aturan tersebut karena hal itu semata-mata untuk melindungi para pekerja jasa transportasi online.

"Kalau ingin usaha di Indonesia harus patuh pada aturan yang berlaku. Aturan ini dibuat bukan tanpa sebab. Banyak Pekerja Jasa Transportasi umum berbasis online yang mengalami kecelakaan sampai meregang nyawa," katanya.

"Siapa yang tanggung jawab, apakah perusahaan aplikasi jasa Transportasi  online seperti Gojek, Uber, Grab, Gocar mau bertanggung jawab, sampai hari ini belum ada beritanya," ujar Arief.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 ini lanjutnya sebagai sarana untuk memastikan benar-benar kendaraan yang digunakan oleh jasa transportasi online terjaga dari keselamatan di jalan.

"Memang kalau biaya KIR ditanggung oleh para pengemudi Tranportasi Umum berbasis online sangat berat, karena itu para provider applikasi jasa transportasi Online seperti Grab, Gojek, Gocar dan Uber yang harus membayar biaya KIR sarana  kendaraan online," tegasnya. (Ati)

 

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI