Pemerintah Evaluasi Keanggotaan Organisasi Internasional

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Pemerintah mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam 75 organisasi internasional dari 233 organisasi internasional (236 jika ditambah 3 organisasi baru) yang diikuti Indonesia. Catatan pemerintah menunjukkan, Indonesia mengikuti 112  organisasi internasional yang memang bersifat strategis dan permanen dan 46 keanggotaan yang sifatnya teknis.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Indonesia akan tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi yang strategis dan melanjutkan pula keanggotaan yang bersifat strategis. "Presiden sudah memerintahkan Menkopolkam (Wiranto) dan Menlu (Retno Marsudi) serta kementerian terkait untuk melakukan evaluasi 75 keanggotaan ini," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta.

Jika memang tidak diperlukan, Indonesia akan keluar dari organisasi-organisasi itu. Salah satu alasan keputusan itu, berkaitan dengan anggaran. Soalnya, perjalanan dinas delegasi yang berangkat untuk mengikuti organisasi ini cukup menelan anggaran. "Padahal ini tidak terlalu penting untuk keperluan kebutuhan kita," katanya.

Retno mengatakan ada beberapa alasan prinsip yang dipertimbangkan, di antaranya prinsip kemanfaatan dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua dari aspek ketersediaan uang untuk kontribusi keanggotaan yang harus dibayarkan per tahun. Ketiga dari aspek mencegah adanya tumpang tindih keanggotaan dalam satu organisasi dengan keanggotaan di organisasi lainnya.

"Kita sudah duduk pada level rapat koordinasi antarkementerian karena tidak semua keanggotaan itu dari kementerian luar negeri, hanya ada beberapa dari kementerian luar negeri. Banyak dari 236 ini yang menjadi kaptennya, yang menjadi ujung tombaknya ini, adalah kementerian dan lembaga teknis. Nah, hanya pada saat membayar maka "dompetnya" itu dititipkan di kementerian luar negeri," katanya.

Dalam evaluasi ini, kementerian luar negeri harus duduk dengan kementerian-kementerian terkait. Jika dari sisi benefitnya tidak optimal, Indonesia bisa memutuskan untuk menghentikan keanggotaan  pada organisasi-organisasi tersebut.

Retno menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk kontribusi keanggotaan di organisasi-organisasi ini cukup besar. Kontribusi-kontribusi ini ditentukan secara garis besar itu berdasarkan skala penilaian (scale asessment) PBB yang dipengaruhi tingkat ekonomi masing-masing negara. (*)

BERITA REKOMENDASI