Pemerintah Genjot Pengakuan Hutan Adat

MINAHASA, KRJOGJA.com – Tarian Kebesaran Walak Tondano, dan Tarian Kabela dari Bolaang Mongondow menyambut kehadiran Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang bertepatan dengan Ulang Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke-19 Tahun 2018, yang dipusatkan di Benteng Moraya, Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, (17/03/18).

Sejumlah rangkaian tarian dan lagu yang dibawakan oleh masyarakat adat dari sejumlah daerah merupakan wujud penghormatan kepada tamu, dan Indonesia Raya juga turut dikumandangkan bersama-sama sebagai elemen pemersatunya.

"Meski cuaca panas, tapi tidak terasa, karena keindahan alam disini. Saya juga sampaikan salam hangat dan salam kasih sayang dari Bapak Presiden Jokowi untuk kita semua," sapa Siti Nurbaya mengawali sambutannya yang disambut meriah hadirin.

Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan pesan Presiden bahwa kebhinekaan itu sangat penting. Keberadaaan suku bangsa dengan menjaga nilai luhur budaya dan adat istiadat adalah sebuah upaya menjaga peradaban manusia.

"Maka terkait hal ini, pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan Hutan Adat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan", ujar Siti Nurbaya.

Berkaitan dengan Hutan Adat, saat ini KLHK tengah memproses kurang lebih 6,25 juta hektar dan 13 usulan wilayah Hutan Adat yang baru masuk. Dengan rincian dari Kalimantan 3,6 juta Ha, Maluku Papua 1,15 juta Ha, Sulawesi hampir 1 juta Ha, Sumatera hampir 500 ribu Ha, dan Bali Nusa Tenggara hampir 120 ribu Ha.

 Pemerintah terus melakukan analisis dan menghimpun hal-hal yang menjadi catatan dan aspirasi dari berbagai pihak termasuk AMAN. Sejumlah hal masih menjadi pekerjaan rumah, diantaranya perlu memperkuat Peraturan Daerah yang lebih kuat yang merupakan salah satu syarat pengakuan kawasan Hutan Adat.

Menteri LHK menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendataan wilayah yang diusulkan menjadi Hutan Adat namun belum ada instrumen Peraturan Daerahnya untuk dirangkum dalam Surat Keputusan Pencadangan Hutan Adat. (*)

BERITA REKOMENDASI