Pemerintah Godog PP Tanggungjawab Hukum Pascavaksinasi

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sesmenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah belum ada rencana untuk melakukan perubahan ke dua Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19. Namun saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas tentang PP tersebut terutama terkait pengambilalihan tanggung jawab hukum pasca vaksinasi.

“Saya katakan memang masih belum ada rencana perubahan kedua atas Perpres PP 99 tahun 2020. Saat ini kami sedang membahas Perpers itu. Namun yang dibahas masalah tanggung jawab pemerintah kalau ada kejadian pasca imunisasi. Pada intinya Ini pengambilalihan tanggung jawab hukum,” kata Sesmenko Perekonomian Susiwijono, dalam acara persiapan halal bi halal dengan media secara virtual, di Jakarta, Senin (17/5).

Susiwijono menegaskan, dalam pembahasan Perpers tersebut tidak terkait langsung mengatur aspek teknis yang kaitannya dengan pelayanan vaksinasi ke masyarakat. Namun lebih kepada membenahi dari sisi aspek detail nya supaya jaminan setelah dari produser lancar semuanya dari ada kejelasan dari berbagai aspek.

BERITA REKOMENDASI