Pemerintah Harus Patok Harga Batu Bara

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran mengatakan, harga batu bara jangan diserahkan kepada mekanisme pasar karena sangat fluktuatif dan sulit diatur sehingga akan membuat tarif listrik menjadi sulit dikendalikan.

"Untuk itu pemerintah harus mematok harga batu bara di hulu agar tidak membuat harga listrik mengalami kenaikan sehingga tidak memberatkan konsumen," ungkap Tumiran di Jakarta, Jumat (2/2/2018). Ia menambahkan tentang pentingnya mengatur batas atas dan batas bawah harga batu bara terlebih dahulu apabila ingin memasukkan ke dalam komponen perhitungan tarif listrik.

Sebelumnya Tumiran dalam diskusi mengatakan, apabila harga batu bara untuk pembangkit listrik tidak diatur negara, akan berdampak pada naiknya Biaya Pokok Produksi (BPP). Mengingat hampir 57 persen pembangkit yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. "Kalau BPP naik konsekuensinya subsidi naik. Kalau dapat (penerimaan negara) banyak, subsidi cukup, tidak masalah. Tapi kalau untuk subsidi saja sulit kenapa harus naik," tuturnya.

Saat ini, menurutnya, PLN tidak menaikkan tarif listrik. Namun, kebijakan menahan tarif listrik agar tidak naik itu bisa berdampak pada naiknya subsidi listrik. Dengan demikian, jika harga batu bara tidak di atur, maka yang dirugikan adalah masyarakat karena uang pajak yang dibayar masyarakat harus dipakai untuk menutup kekurangan subsidi listrik. Selain itu, tarif listrik listrik non subsidi menjadi mahal akibat naiknya BPP.

Terhadap persoalan ini, pengamat Energi dari UGM, Fahmy Radhi menilai rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memasukan komponen batu bara dalam formula penghitungan listrik, disamping inflasi, kurs dolar Amerika Serikat dan harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebagai langkah wajar.

Bagi Fahmy, formula penetapan tarif listrik yang selama ini menggunakan tiga komponen utama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. "Penggunaan variable ICP lantaran pada saat itu proporsi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel masih sangat besar. Sekarang ini kondisinya sudah berubah secara signifikan. Penggunaan tenaga diesel semakin menurun hingga kini tinggal sekitar enam persen dari total energi primer yang digunakan," jelasnya,

Fahmy mengatakan, penggunaan energi batu bara meningkat pesat hingga sekarang mencapai sekitar 57 persen. Dengan perubahan proporsi penggunaan energi dasar itu, maka formula penetapan tarif sebelumnya sudah tidak lagi relevan sehingga perlu formula yang memasukkan Harga Batu bara Acuan (HBA), selain ICP dalam formula baru. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI