Pemerintah Kebut Lembaga Penjamin Polis

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah menggodok rancangan dasar hukum pembentukan lembaga penjamin polis. Kebijakan ini diambil sebagai buntut maraknya masalah di industri asuransi akhir-akhir ini. Salah satunya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Bendahara negara mengatakan kebijakan ini juga diambil sebagai pelaksanaan atas amanah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Saat ini, Kemenkeu telah membentuk sebuah tim untuk mempercepat pembentukan lembaga.

"Tim di Kementerian Keuangan masih menggodok dan mengumpulkan (data) untuk bisa menjalankan amanat UU 40/2014 tentang Perasuransian," ujar Sri Mulyani.

Ketua KSSK itu mengatakan pemerintah tengah melihat berbagai aspek untuk menelurkan aturan pembentukan. Misalnya, kebutuhan di industri asuransi nasional.

Kemudian, turut melihat model penjaminan yang sudah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS merupakan lembaga yang memberikan jaminan atas masalah simpanan nasabah di perbankan di Tanah Air.

"Kami akan belajar dari LPS, kalau LPS kan untuk bank, sedangkan nanti lembaga penjaminan polis untuk sektor perasuransian," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu ingin lembaga penjamin polis dapat menyelesaikan masalah di sektor asuransi ke depan. Khususnya, memberikan perlindungan atas polis nasabah. (*)

BERITA REKOMENDASI