Pemerintah Kembali Refocusing Anggaran PEN

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah kembali melakukan refocusing dan realokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat merebaknya varian Delta dari Covid-19. Relokasi dilakukan dengan mengurangi anggaran di sejumlah pos program PEN dan menambah anggaran di pos lainnya. Namun anggaran PEN masih tetap dan tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp 699,43 triliun.

“Kami tahun 2020 sekitar 2 kali mengubah postur, dan tahun 2021 tetap menggunakan strategi yang sama, di mana kita diberikan keleluasaan untuk me-refocusing dan merealokasi mengingat tahun 2021 fleksibilitas dibutuhkan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu dalam Taklimat media secara virtual, Jumat (09/07/2021).

Adapun dari lima sektor program PEN, tiga di antaranya mengalami peningkatan anggaran, yakni perlindungan sosial, anggaran kesehatan, dan insentif usaha. Sedangkan untuk tiga sektor lainnya, yakni dukungan UMKM dan korporasi serta program prioritas mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan, realisasinya sudah mencapai Rp 252,3 triliun per akhir Juni 2021.

“Sampai akhir Juni 2021 pelaksanaannya sudah mencapai 36,1 persen dari pagu anggaran. Realisasinya saat ini sudah Rp 252,3 triliun, lebih tinggi dibanding semester yang sama tahun lalu Rp 124,6 triliun,” katanya.

Dikatakan, dana anggaran kesehatan naik dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp 193,93 triliun. Anggaran akan digunakan untuk vaksinasi, 3T, insentif dan santunan tenaga medis, obat, isoman, insentif pajak di sektor kesehatan, dan alat kesehatan. Kemudian untuk perlindungan sosial naik dari Rp 148,27 triliun menjadi Rp 153,86 triliun. Dana digunakan untuk PKH, Kartu Sembako, Prakerja, BLT Dana Desa, bansos tunai, dan sebagainya. “Pemenuhan tambahan BST (bansos tunai) sebagian dari alokasi bansos yang tidak terserap di semester I,” katanya.

Kemudian insentif usaha naik dari Rp 56,73 triliun menjadi Rp 62,83 triliun. Anggaran bakal digunakan untuk angsuran PPh 25, tarif PPh badan, PPh final UMKM, PPnBM kendaraan bermotor, dan PPN perumahan DTP. Sedangkan dua sektor lainnya, yakni dukungan UMKM dan korporasi mengalami penurunan anggaran dari Rp 193,77 triliun menjadi Rp 171,77 triliun, serta program prioritas dari Rp 127,85 triliun menjadi Rp 117,04 triliun. “Untuk mendukung UMKM dan sektor usaha diperlukan refocusing, dengan demikian menjaga budget defisit melebar (lagi),” katanya Febrio.

Febrio juga mengatakan, pemerintah juga mulai mencairkan bantuan sosial di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pertama, percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II awal Juli 2021. Kedua, percepatan pencairan kartu sembako mulai awal Juli dan pemenuhan target 18,8 juta KPM. Pemerintah juga melakukan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan yaitu pada Juli dan Agustus. Pemerintah juga melakukan Relaksasi persyaratan targeting BLT Desa.

Selain itu, pemerintah juga melakukan perpanjangan diskon listrik 50 persen bagi pelanggan 450VA dan 25 persen bagi pelanggan 900VA dari bulan Juli sampai dengan September. Kemudian juga memperpanjang Bantuan Rekening Minimum, Biaya Beban atau Abonemen selama 3 bulan (Juli – September), diberikan diskon 50 persen bagi 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan sosial.
Dalam waktu dekat pemerintah juga menambah 3 juta target sasaran penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada Juli hingga September. Juga ada Kartu Prakerja. Di mana akan menambah 2,8 juta peserta baru selama 4 bulan.

Febrio juga mengatakan, kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan untuk menekan penyebaran COVID-19 akan menahan laju pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021. Hal ini berpotensi terjadi mengingat konsumsi masyarakat terdampak signifikan, terutama pada kelompok pengeluaran terkait transportasi, pakaian, dan rekreasi. “Melalui PPKM Darurat ini jelas akan berdampak dan nanti dampaknya akan terlihat sesignifikan apa di kuartal III,” katanya.

Di sisi lain , dampak terhadap investasi relatif moderat karena lebih dari 70 persen investasi Indonesia didominasi dalam bentuk bangunan sehingga proyek-proyek pembangunan konstruksi masih berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian dampak terhadap dunia usaha relatif mix yakni sektor yang sensitif terhadap mobilitas diperkirakan tertahan, namun sektor yang berorientasi ekspor tetap resilient.

“Kita tahu akan terkoreksi namun kita berharap PPKM Darurat ini menyelamatkan masyarakat dan bisa secara efektif kita lakukan sehingga dampaknya terhadap ekonomi bisa relatif terkontrol,” jelasnya.

Oleh sebab itu ia memastikan pemerintah terus mengakselerasi program vaksinasi yang hingga 8 Juli 2021 telah mencapai 49,48 juta dosis meliputi 34,86 juta dosis vaksinasi pertama dan 14,62 juta dosis vaksinasi kedua.

Febrio mengatakan upaya ini dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun sebesar 3,7 persen sampai 4,5 persen. “Ini kita tinggal dua kuartal lagi itu satu semester. Kita berharap bisa 3,7 persen sampai 4,5 persen,” ujarnya. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI