Pemerintah Nilai UU ITE Lebih ‘Longgar’

JAKARTA (KRjogja.com) – Revisi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) resmi diberlakukan hari ini. Menurut sebagian kalangan, langkah ini adalah bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah. 

Namun anggapan tersebut segera dibantah oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henry Subiakto. Menurutnya, UU ITE justru lebih longgar dari sebelumnya.

"UU ITE telah hadir sejak 2008. Dengan revisi, ada beberapa poin yang diubah seperti sanksi yang dikurangi," ujarnya kepada Okezone, Senin (28/11/2016). 

Dia menjelaskan bahwa kebebasan pendapat sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak asal menuduh suatu pihak tanpa bukti yang jelas. "Mengkritisi adalah tindakan yang diperbolehkan menurut konstitusi, namun jika sifatnya sudah menuduh tanpa bukti, hal tersebut jelas dilarang," tambahnya. (*)

BERITA REKOMENDASI