Pemerintah Pastikan Tidak Ada Warga Negara yang Dibiarkan Kelaparan

Editor: Agus Sigit

Kemudian, lanjut Dedy, Kartu sembako dari semula menjangkau 15,93 juta penerima manfaat ditingkatkan jangkauannya menjadi 18,8 juta penerima manfaat. Kemudian untuk bantuan tunai yang menjangkau 10 juta KPM disalurkan selama dua bulan yakni Mei dan Juni yang dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli ini. Penerima Bantuan Tunai adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak menerima PKH dan tidak menerima kartu sembako. BST merupakan bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Dedy merinci, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,96 Triliun bagi 10 juta penerima manfaat PKH, Rp 45,12 Triliun untuk 18,8 Juta Penerima Kartu Sembako, dan Rp6,1 Triliun bagi 10 juta Penerima Bantuan Sosial Tunai. Kemensos RI juga mengaktivasi dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji untuk disalurkan dalam rangka mencukupi kebutuhan makanan bagi tenaga kesehatan dan petugas penjaga penyekatan PPKM di sekitar DKI dan wilayah penyangga.

Masih kata Dedy, untuk wilayah Jakarta, dapur umum Kemensos dipusatkan di gedung konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Di awal PPKM Darurat, Dapur Umum TMPNU Kalibata rata-rata memproduksi 10 ribu kotak makanan siap saji per hari. Sedangkan hari ini produksi makanan sudah mencapai 15 ribu kotak makanan per hari. Selain di Jakarta, Kemensos juga telah mendirikan dapur umum di : Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sleman, dan Kota Denpasar.

“Tidak ada warga negara yang akan dibiarkan dalam kelaparan. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, Relawan dan, kita semua akan memastikan
bahwa pertolongan akan sampai kepada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan,” tegas Dedy.

 

BERITA REKOMENDASI