Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah resmi melanjutkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dari 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Demikian Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring di Jakarta, Sabtu (20/02/2021).

PPKM Mikro diberlakukan karena ketujuh provinsi yang menerapkannya sudah mempersiapkan infrastruktur dalam penanganan COVID-19 secara mikro. Selain itu penanganan COVID-19 di level nasional mengalami penurunan hingga minus 17,27 persen dan tren kasus aktif turun, serta kasus sembuh di 5 dari 7 provinsi yang menerapkan PPKM yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DIY dan Jawa Timur mengalami peningkatan.

Pemerintah juga mencatat okupansi bed RS di bawah 70 persen serta tren fatality rate turun di DKI, Jawa Barat dan Bali. Pemerintah juga mencatat tingkat kepatuhan protokol kesehatan naik 87-88 persen.

Selain itu, kasus aktif nasional turun 2,53 persen dari 176.672 menjadi 162.182 atau 2,53 persen dalam kurun waktu 5-17 februari 2021. Sebagai tindak lanjut penerapan PPKM lanjutan, pemerintah mulai mendistribusikan alat tes hingga penerapan tracing.

Airlangga menuturkan, Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan 653.375 kit antigen untuk penerapan PPKM Mikro. Pemerintah akan menambah 1 juta kit pada 23 Februari 2021 mendatang.

Selain itu, total lebih dari 40 ribu orang akan menjadi tim penelusuran atau tim tracer. Setidaknya 40 ribu lebih orang terdiri atas 4.188 anggota satgas, 29.491 anggota babinsa serta 17.523 anggota bhabinkamtibmas akan menjadi tim tracer.

Airlangga menuturkan, pemerintah juga akan mengoptimalkan posko yang dibentuk dalam penanganan COVID-19 saat PPKM mikro berlangsung. Posko akan menjadi pusat penanganan, pencegahan, pembinaan dan dukungan logistik.

Posko akan memberikan swab antigen gratis, pengerahan babinsa dan babinkamtibnas untuk tracing serta monitoring pelaksanaan isolasi mandiri hingga pemberian bantuan makanan.

“Pemberian bantuan beras per rumah yang diisolasi mandiri selama 14 hari itu 20 kg beras dan pemberian bantuan masker kain. Nah, ini dikoordinasikan oleh TNI Polri di tingkat masing-masing,” kata Airlangga. (Ati)

BERITA REKOMENDASI