Pemerintah Pertahankan Sistem Zonasi PPDB, Begini Maksudnya

JAKARTA, KRJOGJA.comKemendikbud ingin membuat sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah.

Namun,Mendikbud  Nadiem Makarim menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan zonasi karena tidak hanya menyentuh siswa tetapi juga pemerataan guru.

Mengenai ketimpangan kesiapan antarsekolah menyelenggarakan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) yang tidak hanya berdasarkan soal pilihan berganda namun lebih mencakup karya tulis hingga portofolio untuk tes kelulusan tahun 2020.

 Poinnya bagi yang (sekolahnya) merasa sudah siap, dia bisa maju saja dulu. Kalau merasa siap, mereka ingin berinovasi dengan cara penilaian mereka, silakan. Masing-masing sekolah menentukan sudah siap atau tidak. Kita (Kemendikbud) coba tahun ini," ujar Nadiem.

Kebijakan ini memiliki risiko yang besar adalah keliru karena bertahan dengan standar pilihan berganda untuk tes kelulusan hanya akan memperlambat kemajuan belajar siswa.  "Regulasinya jelas, pokoknya ditentukan oleh sekolah. Bukan berarti nggak ber-standard, ya. Kita ini sudah ada standar kurikulum 2013, standar kompetensi kelulusan yang ditentukan pusat. Itu kompetensi dasar, kompetensi inti sudah tertera," ujarnya. 

"Yang dibebaskan adalah untuk mengambil itu kompetensi dan menciptakan soal-soal dan sistem penilaian lainnya untuk mengevaluasi kompetensi itu," sambungnya. 

Kebanyakan orang tua, lanjut Nadiem, merasa takut dengan kompetensi sekolah karena ketidakpercayaan pada penilaian guru dan kepala sekolah yang dianggap Nadiem sangat menyedihkan. 

"Kalau Anda takut, saya punya jawabannya, jangan pernah meremehkan guru dan kepala sekolah. Tugas mereka luar biasa sulitnya. Saya saja mungkin nggak bisa jadi guru karena begitu kompleks tugasnya," ujarnya. 

"Mau kompetensi (guru) tinggi apa rendah ini adalah proses yang harus dilakukan untuk semua guru. Tidak ada risiko. Ini malah proses yang wajib dilakukan," tambahnya

Mengenai usulan PÅ•siden Jokowi soal penarikan guru ke pusat ,Mendikbud Nadiem, rencana tersebut belum dibahas lebih lanjut bersama presiden di rapat kabinet. Begitu juga di internal Kemendikbud.

Saat ini, pemerintah tengah fokus pada empat program Merdeka Belajar. Yaitu, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Zonasi, dan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran).

"Soal penarikan kewenangan tata kelola guru ke pusat belum dibahas," ujarnya .

Namun, Nadiem menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan zonasi karena tidak hanya menyentuh siswa tetapi juga pemerataan guru.

Dia mengatakan, Kemendikbud ingin membuat sebuah kebijakan yang bisa melaksanakan esensi semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan tetap mengakomodasi perbedaan kondisi di daerah.(ati)

BERITA REKOMENDASI