Pemerintah Pusat Kini Bisa Sesuaikan Aturan Pajak Daerah

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Aturan sebelumnya, pajak dan retribusi ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) versi terbaru. Pemerintah menambahkan Pasal 156A Ayat 1 yang sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Poin ini berbeda dengan draf sebelumnya yang menyatakan pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Kata intervensi diubah menjadi penyesuaian dalam draf UU Omnibus Law Cipta Kerja terbaru.

Penyesuaian yang dimaksud adalah dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional. Penetapan tarif pajak secara nasional ini mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota. (*)

BERITA REKOMENDASI