Pemerintah Sempurnakan UU Anti Terorisme

JAKARTA (KRjogja.com) – Pemerintah akan mengerahkan segala lini untuk mematikan mata rantai tindakan terorisme karena aksi radikalisme itu telah meresahkan dan sangat merugikan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto usai menggelar rapat koordinasi sinergitas anti terorisme antar lembaga negara di kantor Kemenko Polhukam.

Menurutnya, demi memberantas aksi radikalisme itu, ke depannya tidak menutup kemungkinan bahwa akan meminta dukungan dari DPR dan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Kita akan meminta pengertian dan dukungan di DPR dan LSM untuk memberikan keluasaan untuk penyempurnaan Undang-undang terorisme," kata Wiranto dikantornya Kemenko Polhukam jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

Wiranto mengatakan, jika pemerintah terus bersikap bertahan dalam mengatasi aksi radikalisme ini, maka akan semakin merajalela kelompok ekstrim di Indonesia.

Dirinya menganalogikan, apabila negara tidak memiliki persenjataan yang kuat dalam memberantas terorisme. Maka satu-satunya jalan adalah dengan perwujudan Undang-undang tentang terorisme.

"Kalau kita defensif enggak punya senjata, kita berat. Senjatanya apa? ya UU. Kita lanjuti, UU ini dapat segera diwujudkan, agar bisa menjadi senjata aparat penegak hukum agar bisa leluasa bermanuver menangani itu," terangnya.

Saat ditanyakan bagaimana teknisnya, Wiranto menegaskan hal itu bersifat rahasia. "Tak semua bisa saya jelaskan, aparat penegak hukum punya cara khusus. Enggak perlu diungkap ke publik, kan ada strategis ada rahasia," tutupnya. (*)    

 

 

 

BERITA REKOMENDASI