Pemerintah Tak Ingin Ada Demo 2511

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Melalui konsolidasi yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo baik pada TNI, Polri, para ulama, serta proses penegakan hukum yang dilakukan transparan atas Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, pemerintah berharap tidak ada lagi unjuk rasa 25 November 2016.

"Presiden mengharapkan dari konsolidasi yang telah dilakukan baik ke AD, marinir, brimob, kemudian ke alim ulama, intinya adalah mengharapkan bahwa pada tanggal 25 November nanti, kalau ini sudah diputuskan secara terbuka, transparan, dan betul-betul memenuhi keinginan dan harapan publik, tanpa ada tekanan apapun kepada penegak hukum, maka harapannya adalah tidak ada demo lagi," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (14/11/2016).

Dia menjelaskan, dalam rangkaian konsolidasi yang dilakukan, Jokowi ingin menyampaikan kepada publik, presiden tetap berpegang teguh pada hukum. Pramono juga memastikan presiden tidak melindungi dan tidak mengintervensi dalam persoalan yang sekarang diramaikan menjadi konsumsi publik, yang sangat terbuka.

"Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada polri untuk tindak lanjuti itu dan rencananya besok Selasa, Rabu, dan seterusnya, mudah-mudahan segera ada keputusan," katanya.

Soal komunikasi yang tidak dilakukan Jokowi dengan organisasi Front Pembela Islam (FPI), Pramono mengatakan presiden berkomunikasi dengan siapa saja tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan. Dia menjelaskan, presiden bersilaturahmi dan berdialog dengan siapa pun agar masyarakat bisa segera tenang. (*)

BERITA REKOMENDASI