Pemerintah Tingkatkan Antisipasi TKI Ilegal

JAKARTA (KRjogja.com) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan. Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini pihak Imigrasi untuk meningkatkan kewaspadaan mencegah perginya tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke luar negeri.

"Ini karena banyaknya TKI ilegal ke luar negeri, terutama ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng) yang dikirim oleh pihak perseorangan. Namun, kami sulit sekali menemukan dan menangkap pihak perseorangan ini,” kata Dirjen Pembinaan Penempatan TKI, Kemnaker, Hery Sudarmanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/8/2016). 

Ia menambahkan, TKI yang  bekerja secara ilegal di negara-negara Timteng dengan menggunakan visa wisata dan umrah. Seharusnya, kalau TKI pergi menggunakan visa wisata dan umrah, tentu ada tiket pesawat pulangnya ke Tanah Air. "Namun, yang mereka lakukan adalah tiket pulangnya ke Tanah Air dihanguskan dan mereka bekerja di sejumlah negara Timteng,” kata Hery.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah  mencatat dari Maret 2015 – Mei 2016 ada 2.644 orang TKI PRT ilegal sudah bekerja di sejumlah negara, terutama di negara-negara Timur Tengah (Timteng). Ia juga menyebutkan, dari Mei – Agustus 2016 Kemnaker dan pihak terkait menggagalkan penyelundupan 64 orang TKI PRT ilegal ke Timteng. (Ful)

BERITA REKOMENDASI