Pemerintah Waspadai Imbas Konflik Marawi

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Konflik akibat serangan militan Maute yang berbaiat kepada ISIS di Marawi, Filipina, membuat negara-negara sekitar khawatir akan ancaman serupa. Dengan pertempuran yang masih berlangsung hingga hari ini, Indonesia dan negara-negara sekitarnya menggelar pertemuan di Manado untuk membahas antisipasi terorisme lintas batas.

Pertemuan yang digelar pemerintah Indonesia dan Australia, Sabtu (29/07/2017), turut menghadirkan perwakilan dari Filipina, Selandia Baru, Malaysia dan Brunei Darussalam. Jaksa Agung Australia George Brandis mengatakan konflik di Marawi membuat pihaknya menyadari ancaman teror semacam itu mesti diantisipasi.

"Konflik Marawi langsung mengingatkan kita pada pentingnya dan dekatnya ancaman ini pada kita. Dan pantas, karena itu, fokus pertemuan ini untuk membahas terorisme lintas batas dan strategi pasukan teroris asing," ujarnya.

Sementara dari Indonesia, delegasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, diikuti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Aliyus.

"Saya harap pertemuan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme, termasuk upaya kita mengatasi ancaman di laut Sulawesi dan Laut Sulu," ujarnya Wiranto.

Pertempuran di Marawi masih berlangsung hingga hari ini, dua bulan setelah militan Islamis melancarkan serangan terhadap salah satu kota terbesar di Filipina itu. Presiden Rodrigo Duterte pun menyatakan siap jika konflik mesti berjalan hingga setahun lamanya.

Para petinggi pertahanan negara tersebut mengakui telah meremehkan para militan pro ISIS yang sangat terorganisir itu. Mereka menyapu kota pada 23 Mei lalu dan masih menguasai sebagian daerahnya meski terus digempur oleh ratusan tentara yang dibantu serangan udara dan artileri.

Kongres Filipina telah menyetujui permintaan Duterte untuk memperpanjang darurat militer hingga akhir tahun di Mindanao. Dengan demikian, pasukan keamanan sekaligus mendapatkan kewenangan lebih besar untuk mengejar para ekstemis hingga ke luar Marawi. (*)

BERITA REKOMENDASI