Pemilihan Pimpinan MPR, PDIP Tolak Sistem Voting

Editor: Ivan Aditya

 

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna H. Laoly partainya tak ingin pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 dilakukan melalui voting atau pemungutan suara. Yasonna ingin musyawarah mufakat lebih dikedepankan dalam pemilihan pimpinan MPR itu.
 
"Kalau boleh musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah karena MPR ini kan Majelis Permusyratawan Rakyat," kata Yasonna.
 
Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan dalam setiap pemilihan pimpinan MPR selama ini dilakukan dengan musyawarah mufakat, kecuali pada periode 2014-2019 yang dilakukan voting. Ia pun berharap pada periode ini penentuan pimpinan MPR kembali diputuskan melalui musyawarah mufakat.
 
"Kami serahkan pada seluruh parpol-parpol yang ada tidak hanya koalisi, tapi semua parpol untuk duduk bersama lah," tuturnya.
 
Menurut Yasonna, MPR sebagai lembaga negara yang menaungi DPR dan DPD seharusnya perlu seluruh anggotanya duduk bersama menentukan pimpinan untuk lima tahun ke depan. 
 
"Saya kira kalau musyawarah untuk mufakat akan lebih baik lagi. Apapun namanya itu duduk bersama, sepakati bersama," ujarnya. (*)

BERITA REKOMENDASI