Pemotongan Anggaran Diharapkan Selektif

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dapat memahami langkah Pemerintah melakukan penyesuaian dan pemotongan anggaran dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, karena tidak ada jalan alternatif yang mungkin bisa dilakukan menghadapi kondisi ekonomi bangsa di tengah-tengah pergulatan hadapi ekonomi global.

Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad memandang pemotongan APBN tidak bisa terhindarkan karena kinerja ekonomi global yang melambat. Disisi lain, dirinya tetap meminta agar Pemerintah tetap selektif dalam melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran APBD dari Pemerintah Pusat.

"Pemerintah harus hati-hati melakukan pemotongan dana transfer daerah, karena akan mempengaruhi kinerja pembangunan di daerah," tuturnya.

DPD memberi penekanan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pemotongan dana transfer tidak ditujukan terhadap dana transfer termasuk dana desa, mengingat sebagian besar daerah selain membutuhkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), begitupun ada sebagian besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk proyek-proyek yang sudah dikontrakan.

Pemerintah menjamin tidak akan merubah anggaran yang menyangkut DAU,DAK dan DBH. Pemerintah akan melakukan penyesuaian DAU hanya untuk daerah-daerah tertentu saja, dalam bentuk penundaan penyaluran tanpa menimbulkan gangguan atas Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Pemda yang bersangkutan. Penyesuaian DBH hanya semata-mata sebagai konsekuensi penerimaan dari penghasilan komoditas yang bersangkutam. Proyek-proyek besar diusahakan melalui skim tahun jamak yang menyangkut proyek yang sudah dikontrakan. (*)

BERITA REKOMENDASI