Pemuda Panca Marga Desak Pembatalan Pembahasan RUU HIP

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM) mengapresiasikan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Indiologi Pancasila (RUU HIP). Bagi organasisasi putra putri Veteran Republik Indonesia dan keturunannya itu Pancasila tidak dapat diganggu gugat.

“Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 yang bahkan ditempatkan sebelum isi dari UUD 1945 jelas menunjukkan fundamentalitas Pancasila sebagai falsafah bernegara, termasuk dalam menyusun tatanan hukum di seluruh tumpah darah Republik Indonesia,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat PPM, Berto Izaak Doko dalam pernyataannya, di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Dalam pernyataan sikapnya PPM menyebutkan, penempatan RUU HIP pada prinsipnya bermaksud untuk merendahkan posisi Pancasila sebagai dasar negara dan hukum tertinggi tersebut. Dengan menempatkan Pancasila ke dalam suatu Undang-undang, Pancasila akan ditempatkan dalam posisi di bawah UUD 1945, sedangkan UUD 1945 itu sendiri disusun dengan mengacu pada Pancasila sebagaimana terdapat dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945.

Menurut PPM Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam akibat pandemi Covid-19 yang berimplikasi terhadap proses pemulihan yang semakin sulit. Pemutusan hubungan kerja terjadi akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Selain itu, masyarakat juga menuntut parlemen untuk menunda pembahasan RUU tentang Cipta Kerja karena dinilai bermasalah dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

BERITA REKOMENDASI