Pencairan BLT Dana Desa Tidak Boleh Dirapel

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar melarang penyaluran bansos tunai (Bantuan Langsung Tunai/BLT) dari Dana Desa sejumlah Rp1,8 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan rapel atau sekaligus dalam satu kali pencairan.

Larangan ini untuk mencegah sifat konsumtif masyarakat dalam menggunakan BLT dari pemerintah. Larangan ini muncul karena ada 23 kabupaten/kota yang realisasi penyaluran BLT dari Dana Desa tahap satu masih nol persen sampai Senin (1/6) lalu. Padahal, instruksi pemerintah penyaluran BLT dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idulfitri atau lebaran.

Akibatnya, sambung Abdul, kemungkinan penyaluran BLT dari Dana Desa untuk tiga tahap ke depan akan mundur dari asumsi awal, yaitu pada April, Mei, dan Juni 2020. Misalnya, menjadi Juni, Juli, hingga Agustus 2020.

Kendati akan mundur dan sejumlah masyarakat desa belum juga menikmati BLT dari pemerintah, tapi ia tidak ingin penyaluran bansos berubah dari tiga tahap pencairan menjadi satu tahap saja atau dirapel.

“Tapi ini tidak boleh dirapel, kami tetap katakan jangan dirapel. Berkali-kali saya ingatkan kepada desa, kepada bupati, jangan dirapel,” ungkap Abdul. (*)

BERITA REKOMENDASI