Penerapan Bagasi Berbayar Sesuai Aturan Internasional

JAKARTA.KRJOGJA.com – Pengamat Transportasi Alvin Lie mengatakan, terkait bagasi berbayar jangan dilihat dari persektif aturan di Indonesia namun juga dilihat dari aturan internasional. Sebab sebagai anggota penerbangan internasional, tepatnya dalam resolusi International Air Transport Association (IATA), maskapai diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri kebijakan bagasi. 

"Diaturan tersebut disebutkan mulai dari membebaskan biaya bagasi seluruhnya, sebagian ataupun mengenakan biaya pada bagasi yang dibawa oleh penumpang," ujar Alfin Lie di Jakarta, Rabu (13/02/2019).

Tidak hanya itu, kewanangan pengenaan biaya tersebut juga boleh dengan penentuan tarif berdasarkan biaya per kilogram, biaya berdasarkan sektor, biaya sama rata dan sebagainya.

Menurut Alvin Lie, di dalam negeri memang sejak dulu tidak diatur, maskapai bebas menentukan sendiri. Bahkan di Peraturan Menteri (Permenhub) nomor 185 tahun 2015 ditegaskan, maskapai berbiaya rendah atau no frill boleh menerapkan bagasi berbayar atau tanpa bagasi gratis. 

Sedangkan untuk maskapai dengan kategori medium service dapat memberikan bagasi gratis hingga 15 kilogram. Lalu untuk full service maksimal 20 kilogram.

"Jadi terkait penerapan bagasi berbayar oleh maskapai LCC jika dilihat dari aturan yang ada, baik internasional atau Indonesia tidak menyalahi aturan yang ada," kata Alvin Lie.

Alvin juga mengakui, di Indonesia pemberlakukan bagasi berbayar ini menimbulkan polemik dan sempat terjadi penolakan. Hal tersebut karena konsumen penerbangan di Indonesia telah lama dimanjakan dengan pemberian bagasi cuma-cuma dan ini merupakan perubahan yang pahit. 

"Tidak hanya di Indonesia, di Inggris perubahan yang terjadi juga menimbulkan resistensi. Seperti belum lama ini, maskapai LCC Flybe menerapkan aturan bagasi yang dibawa ke kabin harus diukur volumenya dan besarnya. Dan yang melebihi aturan yang ada akan dikenakan biaya tambahan, maka ramailah publik di Inggris," ungkap Alvin Lie.

Pada kesempatan terpisah Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, untuk mengakhir polemik terkait pro kontra bagasi berbayar ini maskapai diharapkan lebih mengedepankan faktor proporsional. Selain itu juga menggencarkan sosialisasi terkait bagasi berbayar, baik dari tarifnya ataupun acuan aturan yang berlaku. 

"Tidak dipungkiri jika saat ini ada maskapai langsung mengenakan tarif yang cukup memberatkan ditambah lagi kurang sosialisasi, akhirnya terjadilah kegaduhan. Saya mempunyai keyakinan jika konsumen dikenakan tarif yang proporsional dan diberikan sosialisasi yang masif maka penumpang akan bisa menerima," kata Agus.

Terkait desakan beberapa pihak yang meminta agar pemerintah mengatur masalah tarif bagasi ini, Agus menyarankan agar Kemenhub tidak terlalu jatuh mengurusi masalah tersebut. Selain hal ini sudah ada peraturannya di dalam ataupun di luar negeri.

"Lebih baik Kemenhub jangan terlalu jauh masuk mengurusi bagasi berbayar, Pemerintah fokus saja terkait masalah keselamatan penerbangan Itu yang utama," lanjut Agus Pambagio. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti kembali mengingatkan bahwa maskapai yang menerapkan bagasi berbayar agar lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait tarif yang akan dikenakan kepada para pengguna jasanya. 

"Sosialisasi bisa dilakukan dengan membuat infografis mengenai daftar harga tarif bagasi prepaid maupun excess baggage ticket (EBT) untuk semua rute yang dilayani. Juga terkait batasan bagasi prepaid yang dapat dibeli oleh penumpang," kata Polana. (Imd).
 

 

BERITA REKOMENDASI