Penerapan BO di Indonesia Masih Rendah, Baru 22,36 Persen

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi (Beneficial Ownership/BO) merupakan komitmen global dalam rangka menciptakan iklim usaha yang aman dan transparan. Namun demikian, penerapan transparansi BO masih menghadapi berbagai tantangan termasuk di Indonesia. Saat ini di Indonesia tingkat transparansi pemilik manfaat atau Beneficial Ownership (BO) masih sangat rendah, menurut data Kementerian Hukum dan HAM per 31 Agustus 2021 baru 515.783 korporasi dari 2,306.908 juta korporasi yang telah menerapkan prinsip transparansi BO atau baru sekitar 22,36 persen.

“Indonesia telah menerapkan transparansi data BO sejak terbitnya Perpres No.13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip kengenali pemilik manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Namun, baru 22,36 persen korporasi yang melaksanakan deklarasi data BO . Hal ini utamanya disebabkan karena masih lemahnya dukungan regulasi dalam penerapan transparansi data BO,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas , Soeharso Monoarfa dalam acara Transparansi Beneficial Ownership– Bangun Iklim Usaha yang Transparan, secara virtual di Jakarta, Kamis (16/09/2021).

Dikatakan minimnya transparansi data BO dapat mengakibatkan peningkatan potensi penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), penghindaran pajak,mrendahnya pemulihan aset tindak pidana, penurunan tingkat kepercayaan investor akibat asimetri informasi diantara pengusaha/investor; dan rendahnya kualitas pengadaan barang dan jasa.

“Tidak optimalnya penerapan transparansi BO juga dapat mempengaruhi penilaian dari beberapa indikator global seperti peringkat Ease of Doing Business (EoDB). Dalam EoDB tersebut sangat terkait dengan indikator perlindungan investor oleh World Bank dan Global Corruption Barometer Asia yang dipublikasikan Transparency International,” kata Soeharsa yang juga salah satu anggota Tim Nasional Stranas PK.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi RI/BKPM Achmad Idrus mengatakan, sangat mendukung dengan adanya transparansi BO untuk dapat diterapkan dalam proses perizinan yang ada di BPKM. BKPM akan menetapkan regulasi terkait dengan penerapan BO bagi para Pelaku Usaha. Penyampaian informasi BO dimungkinkan untuk dilakukan di luar proses pendirian badan hukum, dimana dalam hal korporasi belum menetapkan pemilik manfaat, korporasi dapat menyampaikan surat kesediaan untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang.

Penerapan transparansi BO bagi para pelaku usaha di Indonesia sangat penting untuk dapat menciptakan iklim usaha yang transparan, dalam paparannya Yanuar Nugroho – Akademisi memaparkan bahwa 91 persen pemimpin bisnis menganggap penting untuk mengetahui Beneficial Ownership dari entitas yang melakukan hubungan bisnis dengan mereka seperti yang dikutip dari EY’s Global Fraud Survey, 2016.

Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid yang juga hadir dalam webinar hari ini mengatakan bahwa Perusahaan dengan Good Corporate Governance harus menggabungkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dan ini membutuhkan informasi tentang BO, dan dengan mengungkapkan BO suatu korporasi juga dapat menunjukkan bahwa korporasi tersebut tidak berupaya untuk menghindar dari kewajiban perpajakan.

“Dengan transparansi BO, korporasi juga turut dalam pemberantasan korupsi dan terorisme serta dapat terhindar dari dugaan kegiatan pencucian uang, kami dari Kadin Indonesia sangat mendukung dengan transparansi BO ini,” jelas Arsjad Rasjid.

Pengembangan sistem atau aplikasi yang mendukung transparansi BO juga sudah mulai dilaksanakan dengan diluncurkannya Aplikasi Pemilik Manfaat (bo.ahu.go.id) sebagai pusat data informasi BO / Pemilik Manfaat di Kemenkumham dan pengembangan sistem di Kementerian sektoral seperti Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) di Kementan, sistem perizinan di Kementerian ESDM dan Kementerian ATR/BPN.

“Kami di Kemenkumham telah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan 5 (lima) Kementerian yang memiliki data BO diantaranya adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Kita harus bersama-sama dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berintegritas di indonesia,” ujar Cahyo Rahadian Muzhar, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.

Stranas PK terus mendorong tersedianya data Beneficial Ownership (BO) yang akurat dan terintegrasi yang dapat diakses oleh publik serta dapat juga dimanfaatkan untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa. Pemanfaatan data BO juga diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI