Pengadaan Mesin Pesawat Garuda Diputuskan Lewat Rapat Direksi

JAKARTA, KRJOGJA.com – Persidangan kasus kasus korupsi pengadaan pesawat dan perawatan mesin Garuda Indonesia, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/01/2020) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Keempat saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan tersebut, masing-masing Handrito Hardjono, mantan direktur keuangan Garuda Indonesia, Agus Priyanto, mantan direktur komersial, Rajendra kartawiria, mantan VP CEO Office, dan Norma Aulia, manager accounting Garuda. Mereka didengar keterangannya untuk terdakwa mantan Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Dalam persidangan keempat saksi secara garis besar menyatakan, selama kepemimpinan Emirsyah Satar pelaksanaan program pengadaan pesawat dan perawatan mesin di Garuda Indonesia tidak pernah ada intervensi dan favoritisme untuk memilih atau memenangkan pihak tertentu.

Semua proses pengadaan dan perawatan pesawat di Garuda Indonesia berjalan normal melalui kajian tim dan rapat direksi, dimana putusan diambil direksi berdasarkan usulan tim, tanpa ada intervensi atau paksaan.

Jaksa Penuntut telah mendakwa, Emirsyah Satar memaksakan perawatan engine dengan metode "Total Care Program" (TCP) dibandingkan "Time Material Based" (TMB). Namun hal tersebut telah diluruskan saksi Rajendra Kartawiria yang menjelaskan bahwa TCP ini seperti mekanisme dalam asuransi.

Pembayaran melalui mekanisme TCP dilakukan berdasarkan jam terbang per bulan. Sehingga, ketika engine pesawat mengalami kerusakan dan harus diturunkan, maka akan diberikan engine pengganti.

Sementara itu, metode TMB bersifat fluktuatif, apabila terjadi kerusakan dan tidak ada "spare engine" (engine cadangan), maka biaya bisa menjadi lebih mahal. "TMB memang murah di awal namun kompetitifnya tidak bagus, karena apabila pesawat sedang diperbaiki enginenya, pesawat tidak jalan. Sedangkan dengan TCP, proses penggantian dan penyediaan mesin pengganti semuanya dilakukan oleh Rolls Royce," jelas Rajendra.

Emirsyah Satar juga didakwa memaksakan agar pesawat Bombardier CRJ 1000 yang dipilih, meski pesawat Embraer E190 lebih unggul juga masih belum terbukti. Saksi Agus Priyanto juga menyatakan, soal pemilihan pesawat dan keputusan pengadaan adalah keputusan rapat direksi.

Menurut Agus, seluruh proses pengadaan pesawat dilakukan dengan mengikuti usulan tim pengadaan yang beranggotakan staf dari berbagai unit, dan keputusan yang diambil dilakukan secara kolegial oleh seluruh direksi.

Bahkan, berkaitan dengan perhitungan dan kinerja terhadap usulan tim yang berubah-ubah, Emirsyah Satar telah memerintahkan unit audit internal untuk melakukan audit. Faktanya pemilihan Pesawat Bombardier CRJ 1000 merupakan usulan tim dan pesawat tersebut harga per unitnya lebih murah US$ 3 Juta daripada pesawat Embraer E190.

Saksi Agus Priyanto juga menyatakan, dahulu dari 6 pesawat Airbus yang tidak bisa terbang ada 2 pesawat karena banyak problem di engine. Tetapi sejak 2007 dan seterusnya ketika menggunakan TCP, performance pesawat Airbus membaik, yang ditandai dengan naiknya rating (peringkat Garuda) di Skytrax, lembaga pemeringkat airlines independen yang berkedudukan di London.

Sementara itu, saksi Norma Aulia juga menyatakan, antara Garuda dengan Rolls Royce terdapat "Supplementary Financial Agreement", dimana setiap delivery pesawat dengan engine Rolls Royce maka Garuda akan mendapatkan semacam cashback yaitu "engine consession". Kemudian terungkap, selama periode 2012 sampai 2016 Garuda Indonesia telah mendapatkan cashback dari Rolls Royce senilai total US$ 443,896,345.00. (Imd).

BERITA REKOMENDASI