Pengamat Pemasyarakatan Tentukan Prosedur Remisi

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Wacana pemerintah untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan masih menuai kontroversi. Pasalnya, hal tersebut menyangkut pemberian remisi pada narapidana dengan kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, seperti koruptor, pengedar narkotika dan teroris.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, menjelaskan bahwa inti dari wacana revisi PP ini adalah pembentukan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang bertugas menentukan remisi bagi narapidana tertentu. Pasalnya, selama ini pemberian remisi diberikan oleh lembaga yang berbeda, sehingga mengaburkan keadilan.

"Jadi, di sana (TPP) ada KPK, ada polisi, ada Jaksa. Orang itu (narapidana) dinilai betul, kalau tidak, itu PP bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Pada prinsipnya, remisi bagi narapidana biasa dengan narapidana kejahatan luar biasa akan dibedakan. Selama ini, lanjut Yasonna, napi teroris remisinya diberikan oleh Densus 88, sementara napi koruptor ditangani kejaksaan atau KPK. Karenanya, dalam peraturan yang kini tengah digodok pemerintah, sejumlah lembaga tersebut akan tergabung di dalam TPP yang bertugas menangani remisi seluruh narapidana, sehingga asas keadilan akan terpenuhi.

"Selama ini, napi teroris juga dapat remisi kok, padahal teroris biasanya dikasih sama Densus 88 kok, kalau berkelakuan baik. Nah sekarang kita buat supaya jangan begitu, modalnya di TPP. Sifatnya TPP itu Tim, semua ada di situ, ahli psikologi, ahli pemasyarakatan, KPK, jaksa, polisi putuskan gitu. Jadi melalui TPP bukan apa, jangan ada diskriminasi," jelas dia.

"Sekarang ini, ada napi yang koruptor yang dari kejaksaan beda treatment-nya dengan yang ditangani KPK. Kita harus meletakkan keadilan, di situ jadi prosedurnya, satu. Yang kedua, jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, filosofinya begitu, kita koreksi yang salah Ini pembenaran prosedur," imbuh Yasonna.

Sampai saat ini draft revisi PP tersebut masih dibahas oleh pemerintah, bersama KPK, Kejaksaan, polisi dan para pakar. (*)

BERITA REKOMENDASI