Pengawasan dan Kompetensi Guru Harus Ditingkatkan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Moratorium Ujian Nasional (UN) kemungkinan besar akan terealisasi tahun depan. Respons dari PGRI, DPR RI, hingga pengamat hampir semuanya positif, setuju UN diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Kendati demikian, beberapa pihak menilai pergantian model ujian pendidikan untuk SD hingga SMA/SMK itu harus dibarengi beragam terobosan, di antaranya peningkatan kompetensi guru dan memperbaiki infrastruktur.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), A Ubaid Matraji mengatakan, UN jangan sekadar ganti nama menjadi USBN. "Harus diikuti dengan pelatihan dan pembinaan guru karena mereka akan memiliki wewenang penuh atas kelulusan siswa. Jangan sampai guru menilai ujian siswa dengan asal-asalan. Asal semua lulus agar nama baik sekolah terjaga," ujar Ubaid.

Ia menegaskan, USBN juga harus mewakili penilaian karakter dan bakat siswa. Bukan hanya menakar komponen kognisi, afeksi dan psikomotorik siswa. "Intinya, ada perbaikan dalam mekanisme pengawasan terhadap guru oleh pemerintah. Sebab, guru dan sekolah berpotensi melakukan kecurangan agar semua siswanya lulus tetapi UN memang harus dihapus karena sudah tak logis dipakai untuk alat ukur standar pendidikan nasional," katanya. (*)

BERITA REKOMENDASI