Penguatan Rupiah Diharap Ringankan Beban Utang BUMN

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah berharap penguatan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban pelunasan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, sebagian dari total utang perusahaan-perusahaan pelat merah merupakan utang luar negeri dengan denominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Rupiah sejak awal tahun terus bergerak melemah hingga mencapai titik terendahnya sejak 1998 di level Rp15.284 per Dolar AS pada Oktober lalu. Akibatnya, beban pelunasan utang BUMN yang sebagian dalam dolar turut membengkak.

Namun, sejak awal bulan lalu, rupiah terus bergerak menguat dan kini bergerak di rentang Rp14.200-14.300 per dolar AS di pasar spot. "Harapannya, kurs rupiah tidak semakin memburuk, tapi justru semakin membaik, kembali ke angka yang acceptable," ucap Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Bisnis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro di Gedung DPR/MPR, Senin (03/12/2018).

Kendati begitu, Aloy bilang, pengaruh kurs rupiah yang stabil ini sejatinya dibutuhkan dalam jangka panjang. Pasalnya, mayoritas utang para BUMN berjangka 20-30 tahun ke depan, sehingga pelunasannya pun perlu menyesuaikan kurs pada waktu yang akan datang.

"Kalau sekarang rupiah melemah, itu accounting treatment saja, jadi harus pembukuan rugi, tapi rugi akuntansi saja, rugi valas. Tapi jatuh tempo melunasi utang masih 20-30 tahun kemudian," terangnya.

Tak hanya berharap pada penguatan rupiah, Aloy bilang pemerintah sejatinya terus mengembangkan alternatif sumber pembiayaan lain yang bisa digunakan para BUMN. Ia mencontohkan, ketika kurs rupiah terhadap dolar AS masih cukup tinggi, maka diperlukan sumber utang yang berdenominasi rupiah atau mata uang non dolar AS.

Tahun lalu, sebenarnya sudah ada penerbitan surat utang (obligasi) berdenominasi rupiah di pasar global yang diterbitkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk atau yang dikenal dengan sebutan Komodo Bond.

"Kami akan lanjutkan Komodo Bond, kami lanjutkan diversifikasi pembiayaan dari negara lain, misalnya Korea dengan Arirang Bond, Jepang dengan Samurai Bond. Sejauh pembiayaan lebih murah dibandingkan di dalam negeri dan instrumen yang ada," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, jumlah utang para perusahaan pelat merah per September 2018 mencapai Rp5.271 triliun. Utang tersebut meningkat dari 2017 sebesar Rp4.830 triliun dan 2016 Rp2.263 triliun.

Dari total utang tersebut, diketahui utang luar negeri para BUMN pada 2017 sekitar Rp453 triliun atau kurang lebih 10 persen dari total utang pada tahun yang sama. Utang luar negeri para BUMN pada tahun itu juga sekitar 10 persen dari total utang luar negeri Indonesia secara keseluruhan.

Menurutnya, para perusahaan milik negara terpaksa meningkatkan jumlah utangnya, khususnya dari luar negeri, karena kapasitas pembiayaan di dalam negeri yang belum besar. "Kapasitas funding di dalam negeri terbatas. Kalau pergi ke pasar saham, obligasi itu sekitar Rp90-100 triliun per tahun, ini kebutuhan yang besar, tidak cukup dari domestik," tuturnya.

Kendati utang para perusahaan milik negara meningkat, Aloy menekankan jumlah utang ini masih berada pada batas aman. "Dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek, serta dapat dikatakan aman," katanya.

Selain itu, utang para BUMN juga dipastikan aman karena mendapat penjaminan dari pemerintah yang proses perizinannya ketat. Kinerja para perusahaan sejatinya juga diawasi dan diberi peringkat oleh para lembaga pemeringkat. (*)

BERITA REKOMENDASI